Ketua DPRD Kota Batu Soroti Silpa 2025, Minta Evaluasi Serius Perencanaan dan Eksekusi Anggaran
Ketua DPRD Didik Subianto menekankan, penurunan Silpa memang patut diapresiasi, namun target ke depan bukan sekadar mengecilkan sisa anggaran, melainkan memastikan setiap program benar-benar tuntas, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat
KOTA BATU, SJP – Capaian Silpa APBD 2025 Kota Batu sebesar Rp 123,7 miliar mendapatkan sorotan dari DPRD. Ketua DPRD Kota Batu Didik Subianto menilai angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan Silpa 2024 yang mencapai Rp 144,13 miliar, namun tetap menunjukkan masih adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Pria yang karib disapa Kaji Bianto tersebut pada Senin (23/2/2026) menguraikan bahwa Silpa dalam jumlah besar bukan sekadar angka administratif, tetapi indikator bahwa program belum sepenuhnya berjalan optimal.
"Masih ada sejumlah SKPD dengan serapan di bawah 80 persen, seperti Setwan dan Disnaker. Kalau perencanaan matang dan eksekusi disiplin, sisa anggaran bisa ditekan lebih kecil lagi. Ini harus jadi bahan koreksi bersama," tegasnya.
Ia juga menyinggung persoalan teknis seperti gangguan SIPD dan lemahnya perencanaan yang disebut menjadi kendala. Bagi DPRD, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran berulang setiap tahun.
Terlebih pemerintah daerah harus memiliki mitigasi risiko dan skema cadangan agar hambatan teknis tidak menghambat realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Di sisi lain, Kaji Bianto mengapresiasi SKPD dengan serapan tinggi seperti Kecamatan Junrejo, BKAD, dan DLH. Ia menilai capaian tersebut membuktikan bahwa dengan perencanaan yang presisi dan monitoring ketat, serapan di atas 94 persen bukan hal yang mustahil.
"Artinya, praktik baik ini harus direplikasi. Jangan sampai ada kesenjangan kinerja antar perangkat daerah, dan yang pasti kami juga akan memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi triwulanan dan pembahasan lebih detail dalam rapat-rapat anggaran," imbuhnya.
Kaji Bianto juga menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat Kota Batu, bukan sekadar terserap di atas kertas.
"Kita ingin APBD benar-benar produktif, tepat sasaran, dan akuntabel. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tata kelola keuangan daerah semakin sehat," pungkasnya. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
