Kekerasan Seksual di Jombang Tinggi, Edukasi Reproduksi Jadi Kunci

JOMBANG, SJP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 Women’s Crisis Center (WCC).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB P3A) Jombang, Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, menegaskan pentingnya penguatan pencegahan dini melalui jalur pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi.

Meski data internal pemerintah daerah menunjukkan tren penurunan kasus secara kuantitas, Ma’murotus menyebut jenis kekerasan yang mendominasi tetap didominasi oleh kasus persetubuhan.

"Berdasarkan laporan kami, memang terjadi penurunan jumlah, tetapi bentuk kekerasannya tetap didominasi oleh persetubuhan. Hal ini berkaitan erat dengan isu kesehatan reproduksi," ujar pejabat yang karib disapa Ning Eyik tersebut melalui keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Menurut dia, temuan kekerasan tersebut harus menjadi landasan kepedulian lintas sektor. Ia menekankan perlunya kolaborasi, terutama dengan Dinas Kesehatan, untuk membangun kesadaran terkait kesehatan reproduksi sejak usia dini.

Pendidikan dini dinilai penting agar remaja memahami risiko, mengenali batasan tubuh, memahami langkah mitigasi, serta menyadari dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap fungsi reproduksi.

"Anak-anak harus memahami apa yang berbahaya bagi mereka. Edukasi kesehatan reproduksi harus dikenalkan sejak dini dan tidak dapat ditunda," tegasnya.

Pihaknya turut mengapresiasi langkah Kementerian Agama (Kemenag) Jombang yang telah mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi ke dalam kegiatan kokurikuler dan pendidikan remaja. Selain itu, edukasi bagi calon pengantin (catin) dinilai telah memiliki titik intervensi yang tepat.

Kendati demikian, Ning Eyik mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi melemahkan upaya pencegahan di tingkat akar rumput. Ia menilai program strategis seperti posyandu remaja, sekolah orang tua hebat, hingga dukungan dana desa tidak seharusnya terkena pemangkasan anggaran.

"Refleksi dari laporan tahunan WCC maupun data internal kami harus menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Jangan sekadar melakukan efisiensi. Program yang menangani kasus krusial seperti ini mestinya diperkuat, bukan dipotong," ujarnya.

Ia berharap pemerintah desa lebih selektif dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) dan APBDes agar tetap berpihak pada perlindungan perempuan dan anak di wilayah masing-masing. (*) 

Editor: Syaiful Aries