Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Bondowoso Terus Ditingkatkan

BONDOWOSO, SJP – Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, ada beberapa saran dan masukan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP).

Dalam rapat paripurna penetapan R-APBD tahun anggaran 2025, yang digelar di Graha Paripurna Gedung DPRD di Kecamatan Tenggarang, Badan Anggaran (Banggar) menyarankan, dalam melakukan penyuluhan kepada petani, PPL diharapkan benar-benar membawa perubahan singnifikan dengan melibatkan pengurus kelompok tani. 

Ternyata, DPKP Kabupaten Bondowoso selama ini telah melakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di seluruh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan menghadirkan sekira 800 orang peserta, terdiri dari PPL, petani dan pemilik kios pupuk.

Kepala DPKP Bondowoso, melalui Kabid Penyuluhan Yudhi Achmad Hidayat mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian serta sebagai wadah komunikasi, mempererat hubungan dan mencari solusi antara pemerintah dengan PPL, kelompok tani dan pemilik kios.

“Ini kami gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas penyuluh pertanian (PPL), sehingga pembangunan pertanian lebih terarah dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya, saat dikonfirmasi suarajatimpost.com, di ruang kerjanya, Senin (9/12/2024).

Saat ini, kata pria yang akrab dipanggil Yudhi ini, pihaknya dalam setiap ekgiatan di semua BPP selalu dibuka oleh Kepala DPKP, Hendri Widotono dan menghadirkan nara sumber Ketua DPRD dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bondowoso.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, kata Yudhi, di antaranya, terkait pengelolaan pengorganisasian kelembagaan tani dan pendampingan pasca pelatihan. 

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan baru yang akan memimpin Bondowoso untuk 5 tahun mendatang. Salah satunya inovasi klinik pertanian di setiap desa dan kelurahan, yang nantinya akan diproyeksikan di satu kios pupuk di beberapa desa.

“Kios pupuk yang menjadi klinik pertanian, nantinya akan menjadi tempat bertemuanya kelompok tani, PPL, POPT dan pemilik kios. Mereka berbagi peran, di mana kelompok tani sebagai pasien, PPL dan POPT sebagai dokter, dan kios pupuk diistilahkan sebagai apotek,” urainya menjelaskan.

Nantinya, PPL dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) direncanakan dalam 2 hari selama 1 pekan, standby di kios pupuk, untuk menerima dan memberikan solusi keluhan/permasalahan pertanian dari kelompok tani (Poktan).

“Jadi, Poktan bisa berkonsultasi tentang pertanian dengan datang langsung ke klinik pertanian/kios pupuk tersebut. Mereka akan diberi solusi oleh PPL dan POPT, bahkan, bisa membeli obat pertanian di kios tersebut sesuai rekomendasi. Jadi permasalahan selesai saat itu juga,” jelas Yudhi.

Selain itu, melalui peningkatan kelembagaan PPL, diharapkan nantinya akan meningkatkan pemahaman Poktan tentang pentingnya update data e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) dalam alokasi pupuk bersubsidi.

Bahkan, lanjut Yudhi, Poktan juga harus memahami harga pupuk bersubisi yang harus dijual sesuai dengan HET, dan meningkatkan pemahaman PPL, Poktan dan pemilik kios, agar berhati-hati jika mendapatkan bantuan, menjalankan aktivitas dan tugas agar tidak tersandung hukum.

“Kita juga memberikan contoh pelanggaran dan contoh akibat hukumnya agar mempunyai efek jera kepada oknum-okum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)

Editor : Ali Wafa