Hadiri Pelantikan Panwaslu Kelurahan, Pj Walikota Malang Harapkan Profesionalisme, Transparansi dan Tanggung Jawab
Pada saat pelantikan ini juga dihadiri oleh Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat yang juga memberikan beberapa pesan dan wejangan kepada para pengawal demokrasi yang dilantik
Kota Malang, SJP - Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.
Bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Pleno oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan, maka secara resmi disampaikan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kota Malang yang terpilih untuk Pemilu Serentak 2024.
Sebagai informasi, sebanyak 56 Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan se-Kota Malang telah lolos serangkaian hasil seleksi.
56 nama tersebut akhirnya telah melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bawaslu Kota Malang di Hotel Santika, Minggu, (2/6/2024).
Pada saat pelantikan ini juga dihadiri oleh Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat yang juga memberikan beberapa pesan dan wejangan kepada para pengawal demokrasi yang dilantik.
“Saya harap panitia yang sudah dilantik bisa lebih profesional, transparan, bertanggungjawab menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang jadi kewenangannya,” ujar Wahyu.
Ia juga menambahkan terkait posisi Pemkot Malang dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 utamanya dalam hal supporting system untuk Bawaslu Kota Malang.
“Kalau anggaran kan sudah kami berikan, kemudian sarana dan prasarana juga sudah ada, hal lain yang memang diperlukan Bawaslu, kita akan support sesuai ketentuan,” tambahnya.
Setali tiga uang, Ketua Bawaslu Kota Malang, Mochamad Arifudin menyampaikan harapannya kepada Panwas yang telah dilantik.
“Pemilu yang lalu kami belum mendapatkan sosok pengawas kelurahan yang benar-benar bisa mobile dari TPS ke TPS pada hari H. Kemudian kita harus mengoptimalkan banyaknya temuan, bukan laporan. Ini harapan kami, sehingga nanti di bimbingan teknis, akan kami fokuskan untuk regulasi yang kuat, character building, agar mereka bisa lebih berpotensi lagi,” tandas Arif.
Lebih lanjut, Arifudin mengungkapkan bahwa sejumlah isu krusial seperti money politics, berita hoax, serta netralitas penyelenggara pemilu, tetap menjadi hal yang harus diwaspadai (0)
Editor: Tri Sukma
What's Your Reaction?
