Jelang May Day, Ratusan Buruh Asal Mojokerto Akan Bawa 5 Tuntutan ke Grahadi

MOJOKERTO, SJP — Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Mojokerto bersiap berangkat ke Surabaya untuk menggelar aksi demonstrasi di Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) besok. 

Koordinator Divisi Hukum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kabupaten Mojokerto, Sutarwadi menyebut, sebanyak 500 orang akan bertolak ke Surabaya untuk berorasi dan menyampaikan 5 tuntutan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Tuntutan pertama, para buruh meminta agar semua serikat dilibatkan dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dalam rencana perubahan UU Nomor 2 Tahun 2004 yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Tuntutan kedua, para buruh meminta revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pasal penghinaan aparat negara, lembaga negara, dan pengadilan. Sebab, hal itu dinilai memberangus hak bersuara dan hak berpendapat. 

Tuntutan ketiga, para buruh meminta adanya transparansi terkait penggunaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk bangun rumah pekerja. Keempat, mereka meminta adanya revisi pajak dan ketentuan yang memberatkan dunia usaha. 

Tuntutan yang terakhir, para buruh meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa segera membuat aturan maupun jaring pengaman, agar pengusaha tidak mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerja. 

Meski demikian, Sutarwadi menyebut, aksi May Day itu dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bermartabat. “Ada sekitar 500 orang yang nanti akan mengikuti aksi damai besok,” ungkapnya, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, para buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) Mojokerto yang sebelumnya diterpa konflik internal juga akan bertolak ke Surabaya untuk menyuarakan aksi damai. 

Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Pakerin Mojokerto, Rus Ahmadi menyebut, nasib buruh PT Pakerin Mojokerto kini kian buram. 

Meski sudah dua kali melakukan kegiatan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Mojokerto, namun tunjangan hari raya (THR) tahun ini tak kunjung dibayar seutuhnya oleh perusahaan. 

Bahkan, pihak perusahaan hanya menyanggupi pemberian gaji sebesar 10 persen per bulan untuk periode Mei hingga Desember 2025 bila tidak ingin di-PHK.

Oleh karena itu, kata Rus, para pekerja memanfaatkan Hari Buruh atau May Day sebagai momentum yang tepat untuk menyuarakan segala kegelisahan mereka. Dengan harapan, agar para pekerja mendapatkan hak yang semestinya. 

"Tentunya May Day ini kami peringati setiap tahun. Karena peringatan itu juga sebagai pembakar semangat kami untuk saling menguatkan antarsesama kaum pekerja,” kata Rus, Rabu (30/4/2025). 

Menurut Rus, konflik keluarga yang tak berkesudahan diduga menjadi penyebab tersendatnya pencairan gaji dan THR karyawan PT Pakerin.

"Dalam momen ini ingin kami sampaikan juga bahwa ada nasib buruh yang tidak pasti akibat konflik keluarga di tempat kerja yang belum usai. Tentu konflik tersebut membuat karyawan menjadi korban,” tandasnya. (*) 

Editor: Ali Wafa