Kopdes Merah Putih di Desa Sitirejo Malang Akan Fokus Kelola Hasil Bumi

MALANG, SJP — Pemerintah Desa (Pemdes) Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bergerak cepat menyambut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. 

Pemdes Sitirejo resmi memulai langkah awalnya dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui melalui musyawarah desa (musdes) yang digelar di Balai Desa Sitirejo pada Selasa (29/4/2025) malam.

Kepala Desa (Kades) Sitirejo, Buwang Suharjah menyampaikan, hasil musdes telah menyepakati pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Seluruh prosesnya akan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami melibatkan berbagai pihak dalam musdes ini. Mulai dari perwakilan DPMD, dinas koperasi, Camat Wagir Pak Mardianto, forkopimcam, hingga tokoh masyarakat dan pemuda. Kami ingin proses ini transparan dan sesuai arahan pusat," ujarnya, Selasa (29/4/2025).

Buwang menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun dengan mengedepankan sinergi ekonomi berbasis potensi lokal. Desa Sitirejo yang kaya akan hasil bumi diyakini memiliki daya saing tinggi jika dikelola secara kolektif melalui koperasi.

“Hasil bumi di sini melimpah. Koperasi ini akan diarahkan untuk mengelola potensi tersebut secara maksimal, agar memberikan nilai tambah bagi warga,” tambahnya.

Tidak hanya sebagai wadah ekonomi baru, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu terintegrasi dengan kelompok-kelompok usaha yang sudah ada, menciptakan kolaborasi yang sehat antarpelaku ekonomi desa.

“Saya berharap, koperasi ini bisa bersinergi dengan unit usaha yang sudah berjalan di desa. Sehingga semuanya bisa tumbuh bersama,” tutup Buwang.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib membuka musdes Koperasi Desa Merah Putih pertama di Desa Pakisaji. Dia menyebut, program ini sebagai pilot project tingkat nasional. Dia mendorong agar koperasi dikelola secara profesional dan mandiri.

Menurut Lathifah, koperasi harus independen dan perangkat desa hanya diperbolehkan menjadi dewan pengawas, dengan kepala desa sebagai ketua pengawas.

Kemudian untuk pendampingan akan dilakukan oleh camat dan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang. (*)

Editor: Ali Wafa