Jawab Pertanyaan Mahasiswa, Cak Imin Janji Sahkan RUU Perampasan Aset

Surabaya, SJP - Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin selaku calon wakil presiden pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu 2024 janji tuntaskan perkara Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tidak kunjung di bahas, lebih-lebih disetujui.

Hal tersebut ia sampaikan saat jawab pertanyaan mahasiswa dalam forum dialog "Diskusi dan Diseminasi: Mahasiswa Jatim Menguji Pikiran Capres dan Cawapres 2024" bersama dengan Anies Baswedan di DBL Arena, Surabaya.

Syahril, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya yang jadi peserta dalam kegiatan forum diskusi tersebut singgung peran Cak Imin selama menjadi Wakil Ketua DPR RI yang tidak kunjung menyentuh RUU tersebut.

"Jadi kami berdua dengan Mas Anis bersepakat dengan seluruh partai pendukung, kalau hari ini belum berhasil, mungkin jumlahnya tidak mayoritas di parlemen," 

"Insyaallah melalui kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, dengan waktu singkat kami bisa wujudkan undang-undang perampasan aset,” jawab Cak imin, dalam forum diskusi tersebut, Rabu (22/11/2023).

Jawaban tersebut kurang diterima oleh para mahasiswa dan langsung disambut dengan sorakan kepada Cak Imin, bahkan ada beberapa mahasiswa yang membentang spanduk bertuliskan: "Indonesia Tidak Butuh Paslon Obral Janji! (YKAA) Yang Kongkrit -Kongkrit Saja."

Meski begitu Cak Imin tetap lanjutkan bahwa perwujudan RUU Perampasan Aset sudah ia perjuangkan, namun belum berhasil terwujud karena suaranya dianggap minoritas di DPR RI.

"Oleh karena itu perlu dukungan jumlah partai yang ada di DPR, kita bisa mulai dengan kepemimpinan koalisi yang kuat. Insyaallah dibawah koalisi AMIN, 50% lebih akan bisa merubah (menyetujui) secepatnya-cepatnya Undang-undang Perampasan Aset." pungkasnya.

Sebagai informasi, salah satu Misi dari koalisi Amin juga menyinggung perihal pemberantasan korupsi, teoatnya di poin 8 yang berbunyi:

"Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat."

Sementara itu, perkara RUU Perampasan Aset sendiri menjadi hal yang sangat hangat untuk ditanyakan kepada para Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. 

Banyak pihak yang mendesak pengesahan RUU tersebut karena belum adanya hukum tegas untuk menyita atau mengambil aset para koruptor di Indonesia. (*)

editor: trisukma