Jawa Timur Punya Anggaran Bencana Terbesar se-Indonesia, Sri Untari Dorong Perlindungan Relawan

KOTA MALANG, SJP— Jawa Timur mencatatkan diri sebagai provinsi dengan anggaran penanggulangan bencana terbesar di Indonesia.

Dalam sesi wawancara bersama awak media di sela agenda sosialisasi mitigasi bencana alam di Kota Malang, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, menegaskan pentingnya penggunaan anggaran tersebut untuk perlindungan relawan.

Menurutnya, alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai Rp 256 miliar, melampaui capaian tahun sebelumnya yang masih di bawah Rp 200 miliar. 

“Ini anggaran terbesar se-Indonesia untuk sektor kebencanaan,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (24/5/2025)

Ia menekankan, bahwa besarnya anggaran ini harus sejalan dengan kesiapsiagaan di lapangan, terutama perlindungan terhadap para relawan yang tergabung dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana) Sekolah Siaga Bencana.

“Mereka ini garda depan kemanusiaan. Kalau ada bencana, mereka yang pertama turun tangan. Tapi kita lihat mereka belum dapat perlindungan memadai. Saya minta relawan harus diasuransikan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Untari yang menjadi keynote speaker dalam agenda itu, juga mengusulkan agar relawan didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ia menekankan agar pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD. 

“Jangan dibebani ke relawan. Tugas mereka berat, risikonya tinggi,” ujarnya.

Dua pemateri turut hadir dalam agenda, yakni Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, serta dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bidang K3.

Materi yang diberikan mencakup pelaporan bencana dan keselamatan kerja, khususnya dalam menghadapi risiko banjir dan kebakaran.

Sri Untari menyebut, bahwa hampir seluruh kelurahan di Kota Malang telah memiliki relawan Destana aktif, kecuali dua kelurahan yang masih dalam proses. 

Ia berharap pelatihan semacam ini terus digelar secara berkelanjutan dengan metode lapangan, agar relawan semakin cakap dan siap menghadapi situasi darurat.

“Anggaran sudah ada, relawan sudah ada, tinggal kemauan dan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan,” pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian