Ini Hasil Rapat Gubernur Bersama Forkopimda Se jawa Timur Bahas Kesiapan Pemilu 2024

Surabaya, SJP -  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa gelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim untuk bahas persiapan Pemilu 2024, Selasa (12/12/2023).

Dalam rapat tersebut, Khofifah tekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif.

"Di Jawa Timur generasi milenial yang sudah masuk usia pilih ada 9,6 juta sementara generasi Z 6,29 juta jiwa. Target partisipasi pemilih kita 2024 ini 79,5 persen. Jadi saya minta seluruh Forkopimda persuasif mengajak anak muda ikut memilih," katanya.

Rapat tersebut menyebutkan poin-poin penting yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berikan pelatihan Pra Paralegal Justice bagi kepala desa dan lurah untuk tingkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani cegah atau terjadi konflik saat Pemilu.

Selain itu, Khofifah juga tekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi konflik saat Pemilu, terutama di tingkat PPK dan meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024.

Hal itu bisa diwujudkan oleh unsur tiga pilar plus yakni TNI/Polri, Pemerintah Daerah, DPRD/Parpol dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Yang tak kalah penting, ia juga tekankan hadapi potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbang pol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.

Ia juga meminta seluruh Forkopimda untuk bersinergi dalam mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024, terutama generasi milenial.

"Sosialisasikan netralitas sampai tingkat Desa, optimalkan tiga pilar dan forum keagamaan serta masyarakat dan yang lainnya. Juga tidak lupa bangun sinergitas dengan 3 Pilar Plus. Karena informal leader (Toga dan Tomas) biasanya punya kedekatan sosial kultural yang cukup kuat" paparnya.

Pembahasan tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jawa Timur sebesar 14,74 persen juga merupakan poin penting.

Angka ini membuat Jatim menduduki peringkat keenam di Indonesia sebagai provinsi dengan tingkat IKP yang rendah.

 
"Jadi Jawa Timur ini termasukyang IKP-nya selalu rendah. Tentu ini juga peran baik dari Polda, TNI, Satpol PP, dan unsur penegak keamanan lainnya" pungkasnya.

Gubernur Jatim itu juga ajak seluruh pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi KPU dan Bawaslu.

Pada kesempatan ini, turut ditandatangani komitmen bersama guna mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 dengan aman, nyaman dan kondusif di wilayah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya dalam hal ini diwakili Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun.
 
Kemudian Ka. Binda Jatim Brigjend TNI Fahmi Sudirman, Kepala Kejati Jatim yang diwakili Aspidum Kejati Jatim Agustian Sunaryo, Kapoksahli Koarmada ll Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan ketua Bawaslu Jatim A.Warits. 
 
Penandatanganan tersebut juga turut disaksikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong.
 
Togap katakan ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan Pemilu.

"Indikator tersebut antara lain pemilihan berlangsung aman dan lancar sesuai peraturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak kesatuan dan persatuan, serta pemerintah yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun di daerah," katanya. (*)

editor: trisukma