Pj Gubernur Jawa Timur Serahkan DIPA dan TKD 2025, Tekankan Efisiensi dan Pembangunan Prioritas
Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyerahkan DIPA 2025 senilai Rp125,31 triliun, menyoroti efisiensi anggaran, digitalisasi, dan prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur di tengah tantangan fiskal.
SURABAYA, SJP - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (13/12/2024).
Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan anggaran tahun 2025, yang menandai tahun pertama masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Adhy menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“DIPA dan TKD tahun 2025 telah diserahkan secara digital oleh Presiden pada 10 Desember lalu. Dengan sistem ini, kita dapat langsung memantau alokasi anggaran untuk provinsi, kabupaten/kota, hingga hibah secara rinci,” jelas Adhy, Jumat (13/12/2024).
Adhy mengungkapkan, Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, dengan inflasi nasional berada di angka 1,5 persen.
“Ini menjadi modal penting bagi Jawa Timur untuk melaksanakan APBN 2025 yang dirancang menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dengan fokus pada pengurangan pemborosan dan alokasi untuk program yang langsung berdampak kepada masyarakat.
Alokasi Anggaran Jawa Timur 2025
Adhy memaparkan bahwa Jawa Timur menerima total alokasi Rp125,31 triliun untuk tahun anggaran 2025, yang terdiri dari:
- DIPA: Rp 41,8 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Kanwil Kementerian Agama sebesar Rp8,4 triliun.
- Dana Transfer Daerah: Rp 14,36 triliun untuk provinsi dan Rp69 triliun untuk kabupaten/kota.
“Tahun ini ada kenaikan transfer daerah sebesar Rp 4,3 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi di tingkat provinsi, hampir Rp 3,5 triliun,” ujarnya.
Namun, ia juga mencatat adanya penurunan alokasi untuk beberapa kabupaten/kota akibat formula baru yang didasarkan pada nomor kendaraan. Kendati demikian, Adhy menjelaskan bahwa fokus utama Jawa Timur pada 2025 adalah sektor pendidikan dan kesehatan.
“Sebanyak 32 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan, jauh melampaui batas minimal 20%, dan 19,4 persen untuk kesehatan, hampir dua kali lipat dari batas minimal 10 persen,” paparnya.
Tahun 2025 juga membawa tantangan baru bagi Jawa Timur. Perubahan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) menyebabkan Jawa Timur kehilangan potensi pendapatan Rp 4,2 triliun dari pajak kendaraan bermotor.
“Kami harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengisi kekurangan ini. Selain itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) naik dari 2 persen menjadi 3 persen, dan ini diharapkan membantu sektor prioritas,” jelas Adhy.
Adhy menegaskan komitmen Jawa Timur untuk mendukung visi nasional dan prioritas Presiden. Ia juga optimis Jawa Timur dapat mencapai visi menjadi provinsi yang berakhlak, maju, berkelanjutan, dan mendunia.
“Insyaallah, kami akan terus berjuang melaksanakan aturan dan kebijakan prioritas demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Fokus Pembangunan Tahun 2025:
- Pendidikan: Alokasi tertinggi, termasuk biaya operasional sekolah (BOS).
- Kesehatan: Prioritas pengentasan kemiskinan dan program makanan bergizi untuk anak-anak oleh Pemerintah Pusat.
- Digitalisasi: Penggunaan katalog elektronik (e-catalog) versi 6.0 wajib mulai Januari 2025.
- Infrastruktur: Penekanan pada efisiensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
