Gus Ipul Resmikan Pemutakhiran DTSEN di Jombang, Buka Jalur Formal dan Partisipatif

JOMBANG, SJP – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk bantuan sosial resmi dimulai. Saat bertandang ke Jombang, Sabtu (28/2/2026), ia mengungkapkan bahwa pembaruan data dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yaitu formal dan partisipatif.

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang. Acara ini dihadiri Bupati Jombang Warsubu, Wakil Bupati KH. Salmanuddin Yazid, serta para kepala desa, pendamping sosial, dan operator perangkat desa.

Mensos menjelaskan, jalur formal pemutakhiran berjalan secara berjenjang dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan, Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga pemerintah daerah. Hasilnya kemudian dikirim ke pusat untuk diolah Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hasil pembaruan dari daerah akan diolah BPS dan disajikan setiap tiga bulan sekali dalam peringkat desil satu hingga sepuluh. Ini memudahkan pemerintah menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial," terangnya.

Sementara jalur kedua adalah partisipasi masyarakat. Warga yang menemukan data tidak sesuai atau ingin mengusulkan penerima manfaat baru dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos melalui fitur "usul-sanggah". Pengaduan juga bisa disampaikan melalui Command Center 24 jam dan layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171.

"Kami siapkan semua kanal ini agar banyak pihak bisa berpartisipasi mewujudkan data yang sesuai kenyataan di lapangan," tegas Gus Ipul.

Dalam kunjungannya ke Jombang, Gus Ipul juga menekankan pentingnya verifikasi langsung. Ia mencontohkan, dari sekitar 12 juta warga yang didatangi dan diajak berdialog, hampir dua juta orang ditemukan tidak lagi layak menerima bantuan.

"Kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat validasi penerima manfaat di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Menteri Sosial menambahkan, pemerintah tengah bersiap melakukan digitalisasi penyaluran bansos. Transformasi ini didukung aplikasi dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Tim Percepatan Transformasi Digital untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran.

Terkait peran pemerintah desa, Gus Ipul menegaskan bahwa meskipun kepala desa memahami kondisi warganya, jalur partisipasi tetap diperlukan sebagai keseimbangan. Masyarakat diberi ruang untuk melengkapi atau mengoreksi data melalui sistem yang tersedia.

"Artinya, setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk ikut memutakhirkan data ini. Mari bersama-sama wujudkan data yang solid dan tepat sasaran," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian