Efisiensi Anggaran, BKAD Nganjuk Fokus Maksimalkan Aset dengan Menggandeng KPLN

NGANJUK, SJP - Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset-aset yang dimiliki. Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan, optimalisasi aset menjadi salah satu fokus utama.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Nganjuk, Dyah Puspita Rini saat ditemui Suarajatimpost di ruangannya menjelaskan, aset yang sifatnya publik tersebut masih di bawah Dinas Lingkungan Hidup seperti ruang hijau, contohnya taman Pandan Wilis serta taman Nyawiji.

Namun, ada beberapa aset yang disewakan, seperti tanah eks bengkok berupa sawah, salah satunya di Desa Balonggebang Gondang, dan Desa Putren Sukomoro.

Disinggung, bagaimana mekanisme penentuan nilai sewa atau kerja sama aset tersebut, kata Dyah Puspita Rini, pihaknya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Lelang Negara (KPLN) yang berpusat di Madiun, untuk mengelola beberapa aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

"Kami melihat banyak potensi aset yang bisa dikembangkan. Dengan menggandeng KPLN, kami berharap aset-aset ini bisa lebih produktif dan memberikan kontribusi signifikan bagi PAD," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (28/10/2025).

Secara keseluruhan, apakah ada evaluasi terhadap aset yang kurang produktif atau tidak sesuai peruntukan, Dyah mengatakan, yang sekarang produktif ya sebidang sawah, kerja sama ini akan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Beberapa aset yang menjadi prioritas untuk dikerjasamakan antara lain adalah lahan kosong di lokasi strategis, gedung yang tidak terpakai, dan lain-lain

"Kami akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum memutuskan kerja sama. Tujuannya agar kerjasama ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi daerah," jelasnya.

Lanjut Dyah, seperti gedung Mujaito terminal lama, sudah pernah dikerjasamakan, tapi tidak lama dan sekarang mangkrak. Balonggebang rencana juga mau dibuat sekolah rakyat tinggal proses nunggu dari pusat, karena itu kewenangannya Kemensos, dan juga RSD Lama Kertosono juga masih dalam kajian

"Kami tidak bisa berjalan sendiri, tetep kita koordinasi sama pihak KPLN, jadi sesuai SOP, " ucap Dyah

Hingga berita ini diterbitkan, BKAD belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai jumlah ada beberapa aset-aset. Namun pihak BKAD akan memberikan jawaban dalam waktu dekat. (*) 

Editor: Rizqi Ardian