Pendistribusian Beras SPHP dan Oplosan Dalam Pengawasan Kapolres Bondowoso

BONDOWOSO, SJP – Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, menegaskan pihaknya bersama Forkopimda berkomitmen memaksimalkan program penyaluran beras pemerintah yang dilaksanakan serentak se-Indonesia. Di Kabupaten Bondowoso, program ini difokuskan pada beras medium dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Kapolres menyebut, Bondowoso saat ini menempati peringkat keempat dalam hal penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) di Jawa Timur, yang diawali dengan penjualan beras SPHP di Polsek jajaran dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Alun-alun Raden Bagus Assra Ki Ronggo.

“Penyalurannya sudah maksimal dan akan terus kami kejar agar Bondowoso menjadi salah satu kabupaten dengan distribusi terbaik. Masyarakat pun sangat antusias, bahkan menanyakan apakah besok ada lagi. Ini menunjukkan program pemerintah sangat dinantikan dan bermanfaat,” tuturnya, Kamis (14/8/2025).

Terkait harga, pihaknya menegaskan pemerintah hadir untuk menjaga kestabilan di tengah kelangkaan beras medium dan melonjaknya harga premium.

“Harga Bulog Rp12.500 per kilogram, bahkan Pemda mengupayakan Rp11.400. Fokus kami menjaga harga di Bondowoso agar lebih rendah dari daerah tetangga, seperti Jember, Situbondo dan Banyuwangi,” jelasnya.

Menanggapi melonjaknya harga beras premium di pasaran, dan langkanya beras kulitas medium, Kapolres berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan distribusi untuk mencegah penyelewengan.

“Jika ada permainan harga atau penyimpangan, kami akan cek bersama tim yang sudah dibentuk, bersama Pemda, Kodim, dan Bulog. Jika ditemukan penyelewengan, akan kami tindak tegas,” tegasnya.

Kapolres juga menanggapi keluhan masyarakat terkait isu beras plastik yang sempat viral di media sosial. Bahkan, dirinya mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk melapor apabila menemukan beras oplosan, baik pabrikan maupun industri rumahan.

“Kami tetap melakukan penyelidikan. Jika ada lokasi atau barang bukti, silakan laporkan ke kami, Kapolres, Sekda, Bulog, atau Dandim. Jika ditemukan gudang atau rumah produksi, akan kami proses lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa