Dugaan Pelanggaran Etik, Warga Dorong Penuntasan Polemik Anggota DPRD Gresik Minta Rumah Murah

GRESIK, SJP — Warga mendorong kasus permintaan rumah murah yang menjadi polemik dugaan pelanggaran etik anggota DPRD Gresik segera tuntas. Terkait hal itu, sejumlah warga mengatasnamakan Gerakan Penolak Lupa (Gepal) mendatangi Gedung DPRD Gresik, Kamis (9/10/2025).

Ketua Gepal Abdul Wahab, mengatakan, polemik dugaan pelanggaran etik anggota DPRD Gresik mencoreng marwah seorang pejabat publik. 

Ia mendorong polemik permintaan rumah murah anggota Komisi III DPRD Gresik terhadap pihak pengembang perumahan di Kecamatan Kedamean, itu agar segera rampung. 

"Kita harap permasalahan polemik anggota DPRD Gresik ini segera rampung," kata Wahab.

Wahab meminta, para anggota DPRD bisa menjaga komitmen atas Peraturan DPRD Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Meski belakangan diketahui bahwa permintaan rumah murah oleh anggota DPRD Gresik tersebut hanya sebatas candaan dan kesalahpahaman.

Ia menilai hal itu akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, terlebih setelah kerusuhan politik yang sempat terjadi belakangan ini.

Gepal mendesak pimpinan DPRD Gresik dan Badan Kehormatan (BK) untuk mengambil langkah tegas. 

Sementara itu, kedatangan Gepal itu turut diterima Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Syahrul Munir. 

"Terima kasih kepada rekan-rekan sudah membantu melakukan pengawasan kinerja anggota dewan agar lebih baik," ungkap Syahrul, menanggapi kedatangan Gepal. 

Syahrul menyebut, proses penanganan polemik permintaan rumah murah anggota DPRD Gresik ini sudah bergulir di Badan Kehormatan.

Sejumlah langkah-langkah penanganan dilakukan Badan Kehormatan DPRD Gresik seperti rapat internal, pemanggilan kedua belah pihak, hingga mendatangkan tim ahli.

"Kalau melanggar etik, pastinya akan ada pedoman yang berjalan," pungkasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian