DPRD Kota Batu Dorong Dinkes Permudah Akses Layanan Kesehatan untuk Tekan Stunting
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Asmadi menegaskan bahwa stunting merupakan isu serius yang masuk kategori prioritas pembangunan daerah
KOTA BATU, SJP – DPRD Kota Batu melalui Komisi B mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) agar terus memperkuat intervensi gizi dan layanan kesehatan dalam penanganan stunting. Terutama agar pelayanan tidak terhambat oleh regulasi yang berbelit-belit dan bisa menjangkau masyarakat bawah secara efektif.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Asmadi pada Rabu (25/6/2025) menegaskan bahwa stunting merupakan isu serius yang masuk kategori prioritas pembangunan daerah. Ia meminta agar intervensi gizi, pemerataan layanan kesehatan, serta distribusi obat-obatan dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Pemerataan layanan kesehatan itu penting. Biar masyarakat bisa akses layanan dengan nyaman dan cepat, tanpa ribet. Komisi B juga menyoroti pelaksanaan program pemantauan tumbuh kembang anak dan pelaporan penggunaan obat sepanjang 2024. Ketersediaan obat di fasilitas layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama di tahun ini," urainya.
Asmadi juga menyarankan agar upaya penanggulangan stunting tidak hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Dana desa (DD) menurutnya bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk memperkuat program pencegahan stunting di tingkat desa.
Terlebih, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kemenkes RI, angka stunting di Kota Batu terus mengalami penurunan. Dari 25,2 persen pada tahun 2022, menjadi 14 persen di 2023, dan turun lagi menjadi 10,13 persen di 2024.
Diwawancarai secara terpisah, Wali Kota Batu Nurochman menyatakan komitmennya dalam mempercepat penanganan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama.
“Stunting ini bukan hanya soal tinggi badan, tapi kualitas generasi masa depan. Maka tidak boleh ada kerja setengah-setengah,” ujar Nurochman.
Beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemkot antara lain pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil berisiko, edukasi gizi, serta penguatan layanan puskesmas dan posyandu. Upaya deteksi dini dan pendataan berbasis by name by address juga terus diperkuat agar intervensi bisa lebih tepat sasaran. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
