DPRD dan Pemkab Bondowoso Mulai Bahas Dua Raperda dalam Rapat Paripurna

BONDOWOSO, SJP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Bondowoso atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Paripurna tersebut digelar di Graha Paripurna lantai dua gedung DPRD Bondowoso, di Kecamatan Tenggarang, dengan dihadiri oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid beserta wakilnya, As’ad Yahya Syafi’i, jajaran Forkopimda dan pimpinan serta anggota DPRD, pada Kamis (5/6/2025).

Wakil Ketua I, Imam Khalid Andiwijaya yang menjadi mewakili Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir yang tengah menjalankan ibadah haji, menyampaikan, rapat paripurna kali ini merupakan bagian untuk memenuhi amanat Permendagri.

“Bupati Bondowoso telah menyampaikan 2 Raperda kepada DPRD Kabupaten Bondowoso, yang nantinya akan dilakukan pembahasan bersama,” kata politisi partai berlambang Ka’bah ini

Sementara itu, dirinya mewakili seluruh anggota DPRD Bondowoso memberikan apresiasi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke sebelas secara berturut-turut.

“Selamat atas diraihnya opini WTP 11kali secara berturut-turu semoga dapat dipertahankan untuk  tahun-tahun mendatang, dan sebagai motivasi bagi perangkat daerah untuk bekerja secara profesional guna memberikan layanan dan manfaat lebih baik kepada masyarakat Bondowoso,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menyampaikan nota penjelasannya terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Bupati menggambarkan bahwa penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 telah dilakukan secara transparan, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

“Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah pendekatan teknokratik, politis, holistik-tematik, integratif dan pendekatan spesial. Seluruh metode pendekatan tersebut kami harap saling berintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan RJMD yang terpadu dan berkualitas,” ungkapnya.

Mengingat perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, bupati yang karib disapa Ra Hamid ini berharap bisa dan sejalan dengan pencapaian visi pembangunan nasional.

“Harus sejalan dengan visi nasional, yakni, “Bersama Indonesia Maju menuju Inonesia emas 2045” dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden dan mengakomodasi 8 program hasil terbaik cepat (PHTC) seseuai kewenangan daerah,” jelasnya.

Selain itu, RPJMD Bondowoso tahun 2025 – 2029 secara simultan dilakukan penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dalam rangka pencapaian visi pembangunan, “Bersama Jawa Timur Maju yang Asul, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 9 misi pembangunan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, Bupati Bondowoso menyampaikan nota penjelasan terharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dirinya menerangkan, jika laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

“Saya sampaikan terima kasih atas apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik jajaran eksekutif maupun legislatif yang telah bekerja secara profesional dalan pengelolaan keuangan daerah, sehingga kita dapat mempertahankan Opini WTP kesebelas secara berturut-turut,” pungkasnya. (***)

Editor : Rizqi Ardian