DPC PDI Perjuangan Kota Batu Ingatkan Pejabat Publik Jauhi Praktik KKN di Hari Lahir Pancasila

KOTA BATU, SJP - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batu menggelar upacara di Wisma Perjuangan, Kota Batu, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dan perjuangan Bung Karno.

Acara ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar meneladani semangat Pancasila dengan menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Punjul Santoso pada Ahad (1/6/2025) yang turut hadir dalam upacara tersebut, menekankan pentingnya pejabat publik memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus bangsa.

Ia mengingatkan bahwa nilai Pancasila tidak boleh hanya dijadikan simbol atau jimat semata, melainkan harus benar-benar menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.

"Kalau kita sebagai pejabat publik, maka harus bisa memberikan keteladanan kepada anak cucu kita. Jangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah wujud nyata dari pengamalan Pancasila, terutama sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Punjul.

Ia juga menyoroti bagaimana semangat Pancasila yang digali oleh Bung Karno sebagai api perjuangan rakyat, harus tetap menjadi sumber inspirasi dalam membangun birokrasi dan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada rakyat.

"Pancasila itu ketika dihubungkan dengan birokrasi dan pemerintahan, bisa menjadi kekuatan luar biasa. Maka, jangan hanya dijadikan pemersatu atau jargon. Pancasila adalah pedoman hidup kita bersama," tambahnya.

Upacara ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan berdasarkan surat nomor 7436/INDPP/V/2025 tentang Bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni. Tema peringatan tahun ini adalah "Setialah Pada Sumbermu", yang menegaskan bahwa semangat perjuangan Bung Karno berpijak dari api rakyat.

Punjul berharap, peringatan Hari Lahir Pancasila ini tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi refleksi bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan bangsa.

“Bumi, air, dan udara adalah milik bangsa. Maka jangan sampai dikuasai oleh segelintir orang karena kolusi dan korupsi. Mari kita jaga warisan Bung Karno ini dengan integritas,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian