Khofifah Minta Perangkat Desa Gencarkan Edukasi Bahaya Judol dan Pinjol

SURABAYA, SJP – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh perangkat desa di Jatim untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Instruksi ini ditekankan mengingat maraknya kasus penyalahgunaan bantuan sosial yang berujung pemblokiran rekening oleh PPATK akibat aktivitas ilegal tersebut.

“Saya mohon ini menjadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat,” ujar Khofifah, dalam agenda resmi pada Senin (4/8/2025).

Menurut Khofifah, judol dan pinjol menjadi dua masalah serius yang tak hanya menyasar perkotaan, namun juga telah menjangkiti lapisan masyarakat desa. Ia menyebut, perangkat desa adalah ujung tombak yang paling dekat dengan warga sehingga memiliki peran strategis dalam mencegah dampak ekonomi dan sosial akibat praktik-praktik ilegal tersebut.

Lebih jauh, Gubernur menyoroti bahwa angka kemiskinan di wilayah perdesaan masih menyumbang lebih dari 50 persen dari total kemiskinan di Jawa Timur. Oleh karena itu, upaya preventif terhadap praktik keuangan ilegal juga menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan kemiskinan.

“Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menegaskan bahwa keberadaan koperasi ini bukanlah pesaing bagi koperasi desa atau UMKM yang telah ada, melainkan mitra kerja untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat bawah.

“Mungkin ada program-program yang bisa disambungkan dengan penguatan pemberdayaan desa dari provinsi. Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif dari koperasi-koperasi yang diinisiasi ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, Provinsi Jawa Timur memiliki 7.721 desa dengan populasi mencapai lebih dari 41,81 juta jiwa. Berdasarkan data per 31 Juli 2025, tercatat ada 154.865 aparat pemerintahan desa, terdiri dari:

• 7.721 Kepala Desa

• 7.558 Sekretaris Desa

• 21.438 Kepala Seksi

• 21.555 Kepala Urusan

• 29.040 Kepala Dusun

• 12.243 Staf Desa

• Ditambah 55.309 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah yang besar ini dinilai sebagai kekuatan sosial yang mampu menjadi motor perubahan, khususnya dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat desa dari jeratan praktik ilegal seperti judol dan pinjol. (**)

Sumber: Beritasatu.com
Editor: Ali Wafa