Dinsos Jatim dorong Kolaborasi Pentahelix untuk Mitigasi Kekerasan Seksual pada Anak

SURABAYA, SJP - Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur terus meningkat, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan pola interaksi sosial yang berubah. 

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus yang melibatkan eksploitasi anak melalui aplikasi digital, media sosial, hingga grup chat semakin mengkhawatirkan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) dengan menggandeng berbagai pihak gencar melakukan berbagai upaya mitigasi guna menekan angka kekerasan seksual.

Teknologi dan Ancaman Predator Online

Salah satu tantangan terbesar dalam mitigasi kekerasan seksual saat ini adalah penyalahgunaan teknologi oleh predator seksual. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya mengungkapkan bahwa beberapa anak di Jawa Timur menjadi korban eksploitasi melalui aplikasi game dan grup chat.

Salah satu contoh yang mencuat adalah pemanfaatan game berbasis Social MMO dan Virtual World seperti Roblox, di mana banyak predator seksual memanfaatkan fitur chat dan transaksi dalam game untuk membangun kedekatan dengan anak-anak. 

"Di beberapa kasus, predator bahkan mengirim hadiah virtual (gift) sebagai bentuk manipulasi emosional sebelum akhirnya membujuk korban untuk memberikan kontak dan melakukan video call hingga merencanakan bertemu langsung," ujar Syaiful Bachri saat dikonfirmasi pada Jumat (28/3/2025).

Salah satu temuan mengungkapkan bahwa di grup sosial tertentu, anggota termuda adalah anak berusia 10 tahun, sementara yang tertua mencapai 61 tahun. Keberadaan grup seperti ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas digital anak-anak.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa pengawasan teknologi adalah salah satu aspek penting dalam mitigasi kasus kekerasan seksual. 

"Kami tidak hanya fokus pada edukasi langsung di lingkungan masyarakat, tetapi juga perlu adanya kolaborasi dengan Dinas Kominfo dan pihak lain untuk membatasi akses anak-anak terhadap konten berbahaya," ujarnya.

Dinsos Jatim juga mendorong penerapan pembatasan akses WiFi di tempat umum, serta pengetatan aturan terhadap aplikasi yang memiliki potensi risiko bagi anak-anak, contohnya seperti Drama Box yang mangat mudah diakses oleh anak hingga remaja.

"Mudahnya akses ke konten seperti itulah yang mendorong banyak anak dan remaja, terutama mahasiswa melakukan tindakan yang merugikan, bahkan dua bulan pertama tahun 2025 ini, sudah ada 14 laporan bayi yang dibuang," ungkap Novi.

"Pemerintah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus bekerja sama dengan berbagai platform dan penyedia akses internet untuk memperketat kontrol terhadap fitur yang rentan disalahgunakan," tambah Novi.

Kolaborasi Pentahelix: Sinergi dalam Pencegahan

Dinsos Jatim tidak bekerja sendirian dalam mengatasi persoalan ini. Konsep kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha, menjadi strategi utama dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

• Pemerintah: Mengeluarkan kebijakan yang melindungi anak-anak, termasuk aturan ketat tentang penggunaan teknologi dan program rehabilitasi korban.
• Akademisi: Menganalisis pola perilaku digital anak dan memberikan rekomendasi berbasis riset untuk program mitigasi yang lebih efektif.
• Komunitas: Organisasi masyarakat dan forum anak dilibatkan untuk menyebarkan edukasi mengenai bahaya eksploitasi seksual.
• Media: Berperan dalam meningkatkan kesadaran publik melalui pemberitaan yang edukatif dan berbasis fakta.
• Dunia Usaha: Perusahaan, terutama di bidang teknologi, didorong untuk membangun sistem keamanan yang lebih ketat dalam aplikasi dan platform mereka.

Novi menekankan bahwa pendidikan adalah pondasi utama dalam mencegah kekerasan seksual sejak dini. Maka dari itu, Novi juga mendukung program dari pemerintah pusat tentang Sekolah Rakyat yang ditargetkan akan efektif berjalan mulai pertengahan 2025 nanti.

"Kami ingin membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, cara menghindari ancaman predator, dan membangun kepercayaan diri agar tidak mudah dimanipulasi," ungkapnya.

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan bukan hanya persoalan individu, tetapi masalah sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan pengawasan teknologi yang lebih ketat, sinergi dalam pencegahan, serta investasi dalam pendidikan melalui Sekolah Rakyat, Jawa Timur berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Mitigasi kekerasan seksual bukan hanya tentang menindak kasus yang sudah terjadi, tetapi juga tentang mencegah agar tidak ada lagi korban di masa depan. (*)

Editor: Ali Wafa