Dinas Pendidikan Nganjuk Perketat Pengawasan Pasca Penarikan 2.500 Porsi MBG Tak Layak

NGANJUK, SJP — Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Nganjuk melakukan langkah mitigasi besar-besaran terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan dugaan kelalaian pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom. Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan pangan bagi ribuan siswa di wilayah tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Munawir, mengatakan akan segera mengonsolidasikan 606 Kepala SD dan 91 Kepala SMP guna memperketat sistem filtrasi distribusi makanan. 

Hal ini merespons insiden penarikan mendadak 2.500 porsi makanan pada Senin (15/12/2025) lalu yang terindikasi tidak layak konsumsi.

"Kami instruksikan guru dan kepala sekolah menjadi filter utama. Sesuai arahan Kemendikdasmen, pihak sekolah wajib melakukan pengecekan fisik menu sebelum dibagikan. Jangan sampai ada masalah keamanan pangan saat anak-anak mengonsumsi MBG," tegas Munawir saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/12/2025).

Di sisi lain, Dindik Nganjuk juga mulai mengevaluasi aspirasi sekolah terkait variasi menu agar gizi yang diterima siswa lebih beragam dan tidak membosankan.

Langkah preventif yang diambil ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan orang tua siswa terhadap program nasional Makanan Bergizi Gratis pasca-kejadian viral di Tanjunganom.

"Kami berkomitmen memastikan makanan dari dapur MBG selalu dalam kondisi prima. Gizi yang baik adalah kunci meningkatnya fokus belajar anak-anak. Kami pastikan Nganjuk akan tertib secara administrasi maupun operasional," pungkas Munawir.

Sebelumnya, hasil investigasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Nganjuk mengungkap bahwa insiden penarikan ribuan porsi makanan tersebut dipicu oleh kegagalan prosedur pemeliharaan bahan baku (maintenance) di SPPG Dusun Takat. 

Wakil Ketua Satgas MBG Nganjuk, Yudhi Ernanto, membenarkan adanya ikan lele yang bermasalah dalam menu tersebut.

"Ditemukan proses penyimpanan yang salah. Ikan lele tidak segera dipindahkan ke lemari pendingin sehingga cepat membusuk sebelum dimasak. Beruntung, menu tersebut segera ditarik dari sembilan sekolah sebelum sempat dikonsumsi siswa," ungkap Yudhi.

Meski terjadi kelalaian dalam aspek supervisi dan ketiadaan pengecekan oleh ahli gizi di lokasi, Satgas sejauh ini hanya memberikan peringatan lisan dan warning kepada pihak SPPG. 

Yudhi menilai kejadian tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan, namun murni akibat kegagalan operasional teknis.

Terkait insiden ini, Satgas kini memperluas fokus penyelidikan pada pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh penyedia layanan gizi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat membahayakan kesehatan publik.

"Sudah kami tegaskan kepada ahli gizi dan supervisi, kasus seperti ini supaya berhati-hati, jangan sampai terulang kembali," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries