Dandim 0814 Jombang Tegaskan Dukungan untuk Kejari dalam Penegakan Hukum

JOMBANG, SJP—Komando Distrik Militer (Kodim) 0814 Jombang menyampaikan kesiapan untuk mengawal penegakan hukum di wilayah Kabupaten Jombang. Komitmen ini merujuk pada nota kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) jajaran Kodim 0814 Jombang dalam bersiaga di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang merupakan langkah untuk mengawal kegiatan penegakan hukum. 

Pernyataan itu diungkapkan oleh Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Kav Dicky Prasojo kepada wartawan Selasa (22/7/2025) lalu. Selain mengawal Kejari, Kodim 0814 juga memiliki peran dalam mengawal program pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 

Namun, untuk pengawalan terhadap Korps Adhyaksa ini khusus. Artinya, TNI sudah ada perjanjian kerja sama (PKS) dari pusat, tingkat provinsi hingga ke daerah. 

"Khusus untuk Kejaksaan, sudah ada perjanjian kerja sama di level provinsi itu antara Pangdam dengan Kajati," kata Letkol Kav Dicky Prasojo, Jumat (25/7/2025). 

Perjanjian kerja sama tersebut menugaskan Kodim 0814 untuk mengawal Kejari Jombang dalam melaksanakan tugasnya, baik permintaan atas dasar secara kuantitas maupun secara kualitas. 

"Sehingga sudah menjadi tugas tambahan TNI wajib mengawal dalam hal ini kegiatan Kejaksaan yang sifatnya penegakkan hukum, tetap bekerja sama dengan kepolisian," bebernya. 

Sesuai kedudukan, Kodim 0814 adalah bagian dari pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang. Turut juga memiliki tugas mengawal program-program pemerintah pusat. 

"Karena mempunyai program yang selaras, ada kolerasinya, sifatnya kesejahteraan masyarakat," lanjutnya. 

Disinggung jumlah personel yang disiagakan di Kantor Kejari Jombang, Letkol Kav Dicky mengatakan, hal itu disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, pihaknya membuka ruang sesuai kebutuhan Kejari.

"Atas dasar kebutuhan saja, jadi Kejari butuh berapa kita mendukung, sesuai dengan leveling-nya, mereka yang tahu, kembali ke batas kemampuan kita dalam hal penegakkan hukum," jelasnya. 

Salah satu contoh nyata dalam pengawalan program pemerintah untuk ketahanan pangan adalah pengawalan penyerapan gabah. Kemudian pendampingan makan bergizi gratis, termasuk pembinaan ketahanan pangan. Hal itu merupakan program pemerintah pusat yang menjadi atensi TNI Angkatan Darat.

"Pemerintah daerah ya sama, adanya perbaikan jalan atau pun upaya kesejahteraan ketahanan pangan, mencerdaskan masyarakat Jombang, itu sudah terkorelasi," ujarnya. 

Dandim menandaskan, TNI memiliki tugas pembina keamanan secara umum dan mendukung kepolisian. Artinya, TNI memiliki peran menjaga keamanan secara umum, namun untuk penegakkan hukumnya ada di kepolisian. 

"Apa yang menjadi kebutuhan Polres dalam membina keamanan pasti kita dukung sesuai kemampuan kita," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa