Buruh Tani Tembakau dan Guru Ngaji di Bondowoso Terima Jaminan Ketenagakerjaan

BONDOWOSO, SJP – Petani dan buruh tani tembakau di Kabupaten Bondowoso mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025.

Secara simbolis program strategis Pemkab Bondowoso dengan BPJS Ketenagakerjaan ini dilaunching oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid di Pendopo Raden Bagus Assra, bersamaan dengan launching program santunan kematian bagi guru ngaji, pada Jumat (13/6/2025).

Program ini memiliki total peserta aktif sebanyak 8.445 orang buruh tani tembakau yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025. Sementara 5.848 guru ngaji ditanggung APBD tahun anggaran 2025. 

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Hadi Purnomo, menjelaskan bahwa perlindungan ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau berlaku sejak 23 April 2025 hingga 17 Januari 2026.

“Peserta tidak perlu mencetak kartu. Cukup menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya, peserta sudah bisa mengakses layanan ketika terjadi risiko kerja atau klaim santunan kematian,” ujarnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa sosialisasi akan digelar di 23 titik kecamatan dengan melibatkan para penyuluh kecamatan.

“Secara bertahap nantinya akan kami sosialisasikan di tiap kecamatan,” terangnya.

sementara, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahud menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada empat keluarga ahli waris guru ngaji yang telah terdaftar sebagai peserta, serta menyerahkan kartu peserta BPJSTK secara simbolis kepada tiga buruh tani tembakau.

Menurut bupati yang karib disapa Ra Hamid ini, program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya para guru ngaji dan buruh tani tembakau yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan kerja. 

“Semoga program ini menjadi langkah awal perlindungan yang lebih baik menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Bondowoso,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, memberikan apresiasi inisiasi yang dilakukan Pemkab, karena menjadi pelopor di tingkat nasional. 

Sementara itu, dirinya juga menekankan sosialisasi teknis program kepada masyarakat penerima manfaat agar memahami hak dan skema perlindungan yang diterima.

“Ini program pertama di Indonesia. Saya minta BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif menyosialisasikan bahwa premi untuk sembilan bulan sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Tohari.

Acara turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, perwakilan Ketua DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, Penyuluh Kecamatan, perwakilan buruh tani dari seluruh kecamatan, Ketua SKAK, dan Ketua Forum Guru Ngaji Kabupaten Bondowoso. (*)

Editor : Ali Wafa