Bupati Tulungagung Tegaskan Infrastruktur Jadi Prioritas RPJMD 2025-2029

TULUNGAGUNG, SJP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menetapkan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Penetapan ini diumumkan Bupati Gatut Sunu Wibowo usai pengesahan dokumen RPJMD.

Menurut Gatut, kondisi infrastruktur di daerah masih banyak yang rusak dan membutuhkan perhatian serius. Hampir 60 persen jalan dalam kondisi parah sehingga menjadi keluhan utama masyarakat.

“Infrastruktur yang paling utama harus kami laksanakan di tahun pertama dan kedua karena hampir 60 persen kondisinya parah dan menjadi keluhan masyarakat,” kata Gatut, Rabu (20/8/2025).

Dia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama memperbaiki seluruh infrastruktur. Karena itu, dia kerap menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk memperjuangkan tambahan dukungan anggaran.

“Kalau saya sering ke luar kota itu bukan untuk plesir, melainkan mengupayakan dukungan anggaran agar keluhan masyarakat bisa ditangani,” ujarnya.

Bupati menargetkan 60 persen persoalan infrastruktur di Tulungagung dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Target itu bisa tercapai bila usulan anggaran ke pemerintah pusat dapat terealisasi.

Menurut perhitungan Dinas Pekerjaan Umum, kebutuhan total untuk perbaikan jalan provinsi, jalan kabupaten, sirip Jalur Lintas Selatan (JLS), irigasi, dan tanggul mencapai lebih dari Rp1 triliun.

“Kalau usulan yang kami ajukan bisa diterima, insyaallah dalam tiga tahun target 60 persen infrastruktur dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, Pemkab Tulungagung juga akan memaksimalkan peran corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Bupati menilai, kontribusi CSR perlu ditata agar tidak berjalan sporadis dan bisa diwujudkan dalam program nyata. Pengelolaan bersama diharapkan lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas.

“Kami ingin CSR dikumpulkan dalam satu wadah agar hasilnya maksimal dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ucapnya.

Salah satu rencana yang akan digarap melalui CSR adalah penataan Alun-Alun Tulungagung serta Jalan Diponegoro, Tamanan, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp14 miliar. Proyek ini diharapkan meningkatkan kualitas tata kota.

“Kalau jalan, kabel, dan trotoar bisa ditata dengan baik, masyarakat akan lebih nyaman, dan ini akan transparan agar pengusaha yakin CSR tidak disalahgunakan,” kata Gatut.

Pemkab Tulungagung berencana segera mengundang para pengusaha lokal untuk membahas rencana pemanfaatan CSR. Gatut berharap ada kerja sama solid demi mempercepat pembangunan di wilayahnya.

“Yang penting kami meyakinkan pengusaha bahwa CSR akan direalisasikan tanpa potongan ataupun permainan, sehingga niat baik ini benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa