Bupati Tulungagung Lantik 141 Pejabat, Sebut Nihil Mahar dan Ancam Evaluasi Total

TULUNGAGUNG, SJP — Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, resmi melantik dan mengambil sumpah janji 141 pejabat administrasi serta pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. 

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Selasa (30/12/2025) siang itu menjadi momentum penting bagi penyegaran birokrasi daerah.

Dalam struktur baru ini, sebanyak 85 aparatur mengisi jabatan administrator dan 56 lainnya menduduki posisi pengawas. 

Pergeseran posisi ini dilakukan melalui mekanisme rotasi dan promosi yang diklaim telah disesuaikan dengan kebutuhan strategis organisasi.

Dalam sambutannya yang bernada tegas, Bupati Gatut Sunu menekankan bahwa jabatan bukanlah fasilitas untuk mencari kenyamanan pribadi, melainkan mandat berat untuk melayani masyarakat. 

Ia menuntut birokrasi yang responsif dan melarang jajarannya bekerja sekadar formalitas.

"Tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Tidak boleh berprinsip 'pokoknya jalan'. Semua harus bekerja cepat, cerdas, dan lincah. Jangan menunggu masalah menjadi besar atau viral baru bertindak," tegas Gatut Sunu.

Isu integritas menjadi sorotan utama dalam pelantikan ini. Bupati menjamin seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi, tanpa ada praktik transaksional.

"Saya tegaskan 100 persen tidak ada jual beli jabatan. Tidak ada mahar. Jika ditemukan oknum yang menjanjikan jabatan dengan imbalan uang, baik pemberi maupun penerima akan dijatuhi sanksi tegas," ujarnya.

Gatut Sunu juga memperingatkan bahwa posisi yang baru diemban ini tidak bersifat permanen. Pihaknya akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan integritas para pejabat tersebut. 

Ia memastikan tidak akan memberikan toleransi bagi aparatur yang bekerja di bawah standar atau mencederai marwah pemerintahan.

Bupati berharap mutasi ini menjadi katalisator bagi kemajuan Tulungagung agar tidak tertinggal dari daerah lain. Sinergi antar-lini, mulai dari tingkat staf hingga pimpinan daerah, disebut sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan daerah yang kompetitif. (*) 

Editor: Syaiful Aries