Bupati Tulungagung Zoom Meeting Bareng Presiden Prabowo, Dorong Sinergi Koperasi Merah Putih dan Ketahanan Pangan Daerah
Program nasional 80.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Tulungagung kini menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat untuk mulai menggerakkan roda koperasi secara konkret.
TULUNGAGUNG, SJP - Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyatakan siap mendukung penuh program nasional, 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke 78 yang digelar secara daring melalui zoom meeting, Senin (21/7/2025).
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menyampaikan, bahwa pertemuan virtual tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di daerah.
"Pada hari ini tadi telah dilaksanakan zoom meeting dengan Presiden Prabowo Subianto. Beliau meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih serta menyampaikan pemaparan rencana besar ke depan," ujarnya usai zoom meeting.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan koperasi sebagai ujung tombak ekonomi rakyat.
“Koperasi adalah cita-cita Pak Prabowo yang harus berjalan selaras dengan pemerintah pusat. Kami sebagai kepala daerah siap menyusun rencana besar untuk mendukung hal ini, terutama di sektor ketahanan pangan,” jelasnya.
Bupati juga menyebutkan bahwa koperasi-koperasi yang telah dibentuk di Tulungagung saat ini telah berbadan hukum dan tinggal menunggu tahap operasional. Ia berharap keberadaan koperasi dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung, Slamet Sunarto, menegaskan bahwa kesiapan formal daerah sudah mencapai 100 persen.
“Untuk kesiapan Tulungagung, secara legal formal sudah siap. Tinggal menunggu regulasi dari pusat,” ungkap Slamet.
Ia menambahkan, salah satu keputusan strategis dari pusat yang telah turun adalah SK Menteri ESDM terkait pengelolaan LPG oleh koperasi sebagai sub-pangkalan. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari lembaga-lembaga terkait.
"Implementasinya nanti kami akan undang narasumber dari Pertamina maupun Hiswana Migas untuk memberikan penjelasan teknis. Ini penting agar koperasi bisa menjalankan perannya dengan benar," imbuhnya.
Meski data jumlah koperasi yang berminat menjadi sub pangkalan LPG di Tulungagung masih dalam proses pendataan, Slamet menyebut pihaknya telah menyiapkan skema pelatihan dan bimbingan teknis melalui APBD.
Mengenai sektor prioritas, Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung memetakan potensi terbesar berada di sektor pertanian.
“Kalau melihat pemetaan, sekitar 90 persen wilayah Tulungagung adalah pertanian. Maka kita akan fokuskan sinergi koperasi ke Bulog serta sektor pendukung lainnya seperti perikanan dan distribusi LPG,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung kini menunggu regulasi teknis dari pemerintah pusat untuk mulai menggerakkan roda koperasi secara konkret, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?

