Batasi Jurnalis Meliput Sertijab Bupati, Ini Alasan Ketua DPRD Jombang
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji membantah melarang peliputan. Alasan peotokoler dan hanya undang yang terkait sertijab.
JOMBANG, SJP - Adanya pembatasan kegiatan jurnalis atau wartawan meliput kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, mendapat respon langsung dari Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji.
Menurut Hadi, tidak ada pembatasan wartawan melakukan melakukan peliputan. Ia justru menuding jika batasan itu dari perasaan wartawan sendiri.
"Kalau teman-teman merasa ada pembatasan, itu dari temen-temen sendiri. Kami tidak ada pembatasan," ucap Hadi Atmaji, Rabu (5/3/2025).
Ketua DPC PKB Jombang itu menyebut, bukan tidak boleh masuk, tetapi itu anjuran dari protokoler. Sembari mengumpamakan jika gedung kegiatan dipenuhi ratusan wartawan menunjukkan sesuatu yang tidak bagus.
"Kan masak harus masuk semua, ratusan wartawan kan gak bagus juga kan," ujarnya.
Ia mengklaim pihak DPRD Jombang dalam kondisi bersemangat untuk refokusing sertijab dengan alasan berbeda dari kabupaten lain. Untuk itu, sertijab hanya mengundang unsur yang terkait saja.
"Kita ini mengundang unsur-unsur yang sangat terkait dengan sertijab ini saja, gitu loh," akunya.
Baginya tidak ada pembatasan sama sekali, kalau pengaturan waktu untuk melakukan wawancara, iya. Dirinya juga beralasan tidak boleh masuk ke lokasi acara.
"Itu kan protokoler banget, tapi setelah keluar ada batasan nggak ada kan, oke terima kasih," tandasnya.
Sebelumnya, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang terkesan anti dengan aktivitas kegiatan peliputan jurnalis.
Kesan anti itu tampak saat sejumlah wartawan dan jurnalis hendak melakukan peliputan kegiatan serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Jombang masa jabatan 2025-2030 di gedung DPRD Kabupaten Jombang, Rabu (5/3/2025) malam.
Ketua PWI Jombang Muhammad Mufid mengatakan, pekerjaan jurnalis bukan pengemis yang mesti dibatasi kinerjanya. Bagaimana bisa kegiatan peliputan momen besar Kabupaten Jombang harus dibatasi aksesnya.
"DPRD Jombang harus berbenah dalam keterbukaan publik. Kami wartawan bukan pengemis, yang perlu dibatasi kinerjanya," ucap Mufid dengan nada geram. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
