Banyuwangi Tegaskan PBB Tak Ada Kenaikan Tarif

BANYUWANGI, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), meski sempat ramai dipertanyakan masyarakat.

Kepastian itu lahir dari rapat paripurna khusus bersama DPRD Banyuwangi di ruang rapat utama, Rabu (20/8/2025).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa mekanisme PBB-P2 di Banyuwangi tetap mengacu pada skema multitarif yang sudah berlaku.

"Penentuan PBB-P2 di Banyuwangi tetap menggunakan mekanisme multitarif yang sudah diatur sebelumnya," ujar Ipuk.

Menurutnya, penerapan multitarif justru bertujuan menciptakan keadilan pajak. Dengan sistem ini, beban pajak akan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, sehingga tidak bisa diartikan sebagai kenaikan tarif.

“Dengan sistem multitarif ini, beban pajak akan menyesuaikan kemampuan wajib pajak. Jadi jelas tidak ada kenaikan tarif,” ujarnya.

Ipuk juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut memberi masukan, mulai dari tokoh agama, pemuka adat, hingga kelompok masyarakat sipil. Ia menilai partisipasi warga menjadi bentuk nyata kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

“Masukan masyarakat sangat penting sebagai pengawasan terhadap kami di eksekutif dan DPRD,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ipuk mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan demi mendorong pembangunan daerah.

“Banyuwangi bisa berkembang kalau semua elemen bersinergi. Saya berharap kebersamaan ini terus terjaga,” kata Ipuk.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa paripurna khusus ini merupakan inisiatif langsung dari Bupati Ipuk.

“Langkah cepat ini membuktikan Bupati mendengar aspirasi warga. Hanya dalam waktu singkat paripurna bisa digelar,” tegas Michael. (**)

Editor: Rizqi Ardian 

Sumber: Beritasatu.com