Banyak Gedung Sekolah Rusak, Komisi IV DPRD Soroti Serapan Anggaran Disdik Bondowoso

BONDOWOSO, SJP – Kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bondowoso menjadi sorotan. Sejumlah sekolah kondisinya rusak, mulai dari ringan hingga berat, namun belum seluruhnya tertangani secara optimal.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan keterbatasan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan yang dinilai belum maksimal.

“Kalau kita bicara kerusakan infrastruktur, memang ada keterbatasan. Apalagi DAK tahun 2026 terkoreksi Rp52 miliar dengan anggaran perbaikan kira-kira Rp2 miliar. Tapi di sisi lain, penyerapan anggaran juga harus dioptimalkan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, hingga memasuki triwulan kedua, realisasi anggaran pendidikan masih berkisar 30 persen dan didominasi belanja rutin. Padahal secara ideal, pada periode tersebut serapan anggaran seharusnya sudah menyentuh 30 hingga 35 persen, bahkan menuju 50 persen pada pertengahan tahun.

“Jangan sampai kita bicara kekurangan anggaran, tapi yang sudah ada tidak terserap dengan baik. Ini yang harus jadi evaluasi bersama,” tegasnya.

Ia menjelaskan, berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) berdampak langsung pada minimnya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik sekolah. Karena itu, DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan perbaikan yang bersifat mendesak dan tidak membutuhkan anggaran besar.

“Yang ringan-ringan dulu segera ditangani. Jangan menunggu anggaran besar, karena yang tersedia saat ini memang terbatas,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Abdul Majid juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera direalisasikan sebelum perubahan anggaran dilakukan.

Tak kalah penting, ia menyoroti persoalan perencanaan yang masih lemah di tingkat satuan pendidikan. Banyak kerusakan sekolah yang tidak terakomodasi karena tidak masuk dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Separah apa pun kondisi sekolah, kalau tidak diinput di Dapodik, tidak akan bisa dianggarkan. Sistemnya sudah terkunci setiap tahun, biasanya di bulan Agustus,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan para kepala sekolah agar lebih proaktif dalam mengusulkan kebutuhan melalui sistem tersebut, sehingga kondisi riil di lapangan dapat terpetakan dan ditindaklanjuti.

Di sisi lain, Abdul Majid juga mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak semata bergantung pada infrastruktur fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan.

“Pendidikan tidak hanya soal bangunan. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas siswa, kecerdasan, dan keterampilan. Itu juga harus berjalan beriringan,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian