Anggaran MBG Rp 1,1 Triliun Dialihkan, Pemkot Surabaya Kejar Pembangunan Sekolah dan Kampung

SURABAYA, SJP - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan Rp 1,1 triliun anggaran yang semula dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pembangunan sekolah dan perbaikan kampung. 

Kebijakan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bahwa pendanaan MBG di daerah akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Dengan keputusan ini, Pemkot Surabaya kini memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk makan gratis guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan dan lingkungan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pengalihan anggaran ini tetap sejalan dengan arahan pemerintah pusat.

“Atas dasar itu, kami tidak hanya akan memperbaiki sekolah, tetapi juga mengalokasikan anggaran MBG untuk rehabilitasi perkampungan dan pembangunan sekolah baru," kata Eri di Surabaya, Selasa, 11 Februari 2025.

Menurutnya, anggaran Rp1,1 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD Kota Surabaya. Dalam rencana pemkot, dana tersebut akan digunakan untuk membangun tiga sekolah baru, di antaranya berlokasi di:

1. Medokan Ayu,
2. Waru Gunung,
3. Tambak Wedi 

Selain tiga sekolah baru, Eri juga menjelaskan bahwa sebagian dana lainnya juga akan dilarikan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang sudah ada, hingga lingkungan permukiman.

“Maka anggaran yang dialokasikan untuk makan gratis Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan untuk bangun sekolah, rehabilitasi sekolah, dan perbaikan kampung yang ada. Pembangunan akan lebih cepat,” ujarnya.

Realitas program Makan Bergizi Gratis

Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024. Pemerintah daerah awalnya diwajibkan ikut berkontribusi dalam pendanaan, termasuk Pemkot Surabaya yang mengalokasikan Rp 1,1 triliun dari APBD.

Usai diluncurkan perdana pada 6 Januari 2025, program yang ditujukan guna memberikan makanan bergizi gratis kepada 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029, realitanya tak lepas dari kritik.

Beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi MBG di berbagai daerah antara lain:

1. Masalah Kualitas Makanan

Beberapa kasus keracunan makanan dilaporkan, seperti insiden di Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana sekitar 40 siswa mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran soal pengawasan kualitas dan keamanan makanan.

2. Anggaran yang Besar, Efektivitas Dipertanyakan

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat, program ini membutuhkan anggaran hingga Rp 400 triliun selama lima tahun. Banyak pihak mempertanyakan apakah anggaran ini dikelola dengan efisien, terutama karena muncul laporan tentang makanan yang tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan.

3. Tantangan Logistik dan Distribusi

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan makanan bergizi ini secara merata. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah menjadi kendala tersendiri.

Dengan pengalihan anggaran MBG daerah, setidaknya pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemkot Surabaya, mendapatkan peluang untuk alihkan dana program tersebut kedalam percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan lingkungan yang sifatnya jauh lebih krusial. (*)

Editor : Rizqi Ardian