Ancaman PHK di Pariwisata Malang Akibat Efisiensi Anggaran dan Turunnya Wisatawan

MALANG,SJP - Sektor pariwisata di wilayah Jawa Timur, khususnya Malang Raya, tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan akibat potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai menghantui.

Turunnya jumlah wisatawan berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha di bidang pariwisata serta para pelaku UMKM setempat.

Pakar pariwisata dari Universitas Brawijaya, A Faidlal Rahman, mendorong agar pemerintah segera melakukan tinjauan ulang terhadap sejumlah kebijakan yang justru memperburuk keadaan ini.

Menurut penjelasan Faidlal, kawasan Malang Raya selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi utama di Jawa Timur.

Daerah ini unggul karena menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta sarana pendukung yang lengkap, menjadikannya tempat favorit bagi pelancong, kegiatan bisnis, seminar, hingga study tour. Namun, dalam kurun terakhir, sektor ini mengalami penurunan yang sangat mencolok.

Ia menjelaskan bahwa lemahnya daya beli masyarakat dan kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah menjadi faktor utama yang memicu menurunnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi, termasuk Malang. Penurunan ini sangat berdampak pada pelaku usaha mikro dan penyedia layanan pariwisata.

"Kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar, terutama terhadap kunjungan pelajar dan pegawai pemerintah yang sebelumnya banyak melakukan study tour atau perjalanan dinas ke Malang. Ketika kunjungan turun, aktivitas ekonomi di sektor pariwisata pun ikut menurun," kata Faidlal,(4/6/2025) saat di kutip dari Beritasatu.com

Faid menegaskan bahwa situasi ini bisa mengarah pada gelombang PHK jika tidak ditangani segera. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penghematan, melainkan juga mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi sektor wisata dan UMKM.

“Pemerintah harus memberikan solusi, salah satunya mengeluarkan kebijakan yang mampu mengakselerasi bagaimana produk UMKM bisa laku dan terjual walaupun tidak hanya bergantung pada wisatawan,” tegasnya.

Faidlal menambahkan bahwa insentif dalam bentuk keringanan pajak perlu dipertimbangkan untuk pelaku UMKM dan sektor pariwisata, sebagai bentuk dukungan nyata dalam menjaga kestabilan usaha kecil di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.

"Kalau tidak ada intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, kita bisa menghadapi PHK massal. Implikasinya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Pengangguran akan meningkat, potensi kekerasan bisa naik, dan kondisi sosial masyarakat akan semakin rentan," tambahnya.

Sementara itu, pelaku industri pariwisata turut merasakan langsung dampak ini. Direktur Utama Jatim Park Group, Suryo Widodo, menyatakan bahwa kondisi saat ini menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan usaha mereka.

“Penurunan kunjungan wisatawan sekitar 30 persen, apalagi kami segmennya wisata edukasi yang kebanyakan pengunjungnya dari rombongan pelajar,” tutup Suryo. (**)

Editor : Rizqi Ardian