Alam Rusak Akibat Aktivitas Tambang, Bupati Blitar : Kami Bentuk Tim Khusus Dampingi Perizinan Tambang

BLITAR, SJP - Kondisi alam di area tambang pasir Kali Bladak Gunung Kelud, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, rusak akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Hal ini diketahui, saat bupati dan jajaran Forkopimda melakukan pengecekan di lapangan, pada Rabu (30/4/2025).

Kondisi ini membuat Bupati Blitar, Rijanto merasa prihatin, dan nantinya akan menerbitkan regulasi tentang aktivitas tambang pasir di Kabupaten Blitar.

Saat dikonfirmasi, Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, regulasi yang diterbitkan berkaitan dengan kewajiban mengurus proses perizinan usaha tambang, kepada pengusaha yang ingin menjalankan usaha tersebut di Kabupaten Blitar.

"Kami arahkan (para penambang) untuk mengurus perizinan secara legal dan kami dari Pemkab Blitar akan membentuk tim khusus untuk mendampingi proses perizinan usaha tambang," kata Rijanto, Rabu (30/4/2025).

Rijanto menyebut, nantinya Pemkab juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, terkait fasilitasi pendampingan pengurusan izin usaha pertambangan. Artinya, tim ini sengaja dibentuk sebagai upaya mencarikan solusi atas masalah tambang ilegal.

Bahkan, selama ini pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tambang pasir nilainya kecil. Sehingga, Pemkab Blitar tidak mampu untuk memperbaiki jalan rusak yang dilintasi truk tambang.

"Kami ingin usaha pertambangan memiliki izin yang legal, bukan tanpa alasan. Karena dengan memiliki izin legal, maka secara otomatis pajak dari usaha tambang bisa meningkat dan PAD juga akan ikut meningkat," terangnya.

Rijanto berharap PAD Kabupaten Blitar dari sektor usaha pertambangan bisa meningkat. Selain itu, aktivitas pertambangan secara legal serta perekonomian para penambang pasir juga bisa tetap berjalan normal. (*)

Editor : Rizqi Ardian