Aksi Damai di Bondowoso, Soroti Keputusan Indonesia Gabung BoP

BONDOWOSO, SJP – Bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Davos, Swiss, Kamis (22/1) silam, menuai berbagai kritikan. 

Kebijakan ini menuai beragam respons kritis dari kalangan akademisi, terutama terkait arah politik luar negeri Indonesia, legitimasi hukum internasional, serta dampaknya terhadap isu Palestina.

Gelombang respons serupa juga muncul di daerah. Gabungan massa dari Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Komite Umat Islam anti Amerika dan Israel (KUMAIL) menggelar aksi damai di depan Pendopo Bupati Bondowoso, Jumat (13/2/2026).

Koordinator aksi, Hasan Mustafa Haddar, menyampaikan keberatan atas keputusan pemerintah tersebut. Ia mengaku khawatir langkah itu justru membawa dampak negatif, terutama dalam konteks perjuangan rakyat Palestina.

“Kami merasa keberatan dengan masuknya Presiden dalam BoP. Kami khawatir kebijakan ini tidak mempertimbangkan secara mendalam aspek agama dan kemanusiaan, khususnya terkait Palestina,” ujar Hasan dalam orasinya.

Menurutnya, rekam jejak kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump selama ini dinilai berpihak pada Israel melalui dukungan persenjataan. Karena itu, ia mempertanyakan efektivitas BoP jika dikaitkan dengan misi perdamaian.

“Saya yakin Presiden punya tujuan baik, mungkin ingin membantu kemerdekaan Palestina. Tapi apakah cara ini efektif? Itu yang kami ragukan,” tegasnya.

Hasan juga menyinggung kondisi sosial di dalam negeri. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan persoalan rakyat kecil, terlebih jika kebijakan tersebut berimplikasi pada penggunaan anggaran negara.

“Kita masih punya persoalan di dalam negeri. Jangan sampai anggaran rakyat digunakan untuk sesuatu yang manfaatnya belum jelas,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti perubahan sikap sejumlah tokoh agama dan pimpinan organisasi yang sebelumnya menyatakan keberatan, namun kemudian menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

“Awalnya ada yang menyampaikan keberatan, beberapa hari kemudian berubah mendukung. Ini yang membuat umat bertanya-tanya,” ujarnya.

Meski menyampaikan kritik keras, Hasan menegaskan bahwa aksi yang digelar merupakan aksi damai dan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Massa, kata dia, hanya ingin menyampaikan aspirasi serta mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis.

“Kami akan terus menyuarakan ini sesuai koridor hukum. Harapan kami, Presiden mempertimbangkan kembali dan tidak sampai mengambil langkah yang merugikan umat dan bangsa,” pungkasnya.