Akademisi Soroti Aksi Vandalisme ‘Adili Jokowi!’ di Malang: Simbol Ketidakpuasan Rakyat
Sorotan akademisi terhadap vandalisme bertuliskan 'Adili Jokowi': Kritik yang muncul di ruang publik seringkali menjadi cerminan keresahan masyarakat, namun harus disampaikan dengan cara yang bermartabat dan konstruktif.
MALANG, SJP — Aksi vandalisme bertuliskan "Adili Jokowi!" yang muncul di berbagai kota, termasuk Malang, Yogyakarta, Solo, Medan, dan Jakarta, menjadi perhatian publik. Tulisan bernada politik tersebut dinilai sebagai wujud ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Wahyudi Winarjo menilai, tindakan vandalisme ini tidak dapat dilihat sebatas kerusakan fasilitas umum, tetapi juga harus dimaknai sebagai simbol ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya.
"Masyarakat Indonesia itu jujur dan apa adanya. Ketika mereka merasa tidak didengar, mereka memilih cara-cara sederhana untuk menyampaikan kekecewaan, meskipun itu sering dianggap melanggar aturan," ujar Wahyudi, kepada SuaraJatimPost.com, Jumat (7/2/2025).
Wahyudi menjelaskan, salah satu pemicu kekecewaan masyarakat adalah persepsi adanya abuse of power selama masa kepemimpinan Jokowi.
Kebijakan seperti percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan dugaan kaitannya dengan konsesi ‘pagar laut’ di sekitar Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 menjadi sorotan masyarakat.
"Masyarakat melihat bahwa ada kecenderungan kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir pihak dibandingkan rakyat banyak. Ini yang membuat mereka merasa bahwa perjuangan pemerintah lebih untuk kelompok tertentu daripada rakyat luas," jelas Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini
Menurutnya, segala upaya hukum yang telah dilakukan masyarakat melalui lembaga-lembaga resmi tidak memberikan hasil yang konkret. Hal ini mendorong sebagian masyarakat memilih aksi seperti vandalisme untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Wahyudi menekankan, pemerintahan Prabowo harus segera merespons situasi ini dengan langkah-langkah transparan dan berkeadilan.
Sikap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat akan menjadi ujian besar dalam membangun kepercayaan publik.
"Pemerintahan Prabowo harus melihat ini sebagai sinyal untuk bertindak cepat. Transparansi dalam mengusut dugaan-dugaan yang ada, termasuk kebijakan masa lalu, akan sangat penting untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aksi vandalisme, meskipun melanggar hukum, merupakan cerminan dari keresahan sosial yang mendalam.
Oleh karena itu, langkah represif terhadap pelaku saja tidak cukup tanpa memperhatikan akar masalah yang memicu tindakan tersebut.
Wahyudi mengimbau pemerintah dan aparat untuk mengambil langkah bijak dalam menangani kasus ini. Sementara pelaku vandalisme perlu ditindak sesuai hukum, pemerintah juga harus mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat yang menjadi dasar munculnya aksi tersebut.
"Ini bukan hanya soal coretan di dinding, tapi soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika ini dibiarkan, keresahan sosial bisa meningkat dan berdampak lebih luas," pungkasnya.
Aksi vandalisme "Adili Jokowi!" kini telah menjadi perhatian besar di berbagai daerah. Polisi di beberapa kota, termasuk Malang, Yogyakarta, dan Solo, sedang melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku, sementara publik menunggu langkah konkret dari pemerintah terkait isu-isu yang menjadi sorotan masyarakat. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
