7 Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan Tanggapi RAPBD 2024

Kabupaten Lamongan,SJP - Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan berikan tanggapan untuk lanjutkan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024, Kamis (15/11/2023)

Hal tersebut disampaikan masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Lamongan.

Mereka memberikan pandangan umum di Rapat Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Lamongan.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Afandi sampaikan fraksi partainya berpendapat Pemkab Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerjanya melalui inovasi berfokus pada 7 sektor. 

Sektor tersebut adalah insfratruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan politik.

Tujuh sektor tersebut harus menjadi prioritas dalam RAPBD 2024 untuk capai misi pembangunan 2024 yaitu aktivasi ekosistem perekonomian dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

"RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 merupakan instrumen perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di hadapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi 

Ali Afandi dan anggotanya menyatakan setuju tentang realisasi sektor infrastruktur, seperti jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan, baik sedang maupun parah.

Selain mendukung kelancaran kegiatan masyarakat. dampaknya juga pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya juru bicara Fraksi Partai Gerindra Imam Fadli menyampaikan terjadinya fluktuasi pendapatan daerah yang stagnan.

Karena itu, PAD perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga bisa tercapai secara maksimal melalui 5 poin langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Adapun Juru Bicara FPNRI Naim berharap adanya peningkatan pendapatan tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar 3 triliun 450 miliar 38 juta 231 ratus 950 ribu atau peningkatan sebesar 6,6 persen jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023. 

Stimulus ini dapat mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi baik pengembangan UMKM maupun pengembangan ekonomi kreatif.

"Pemkab Lamongan harus dapat menyesuaikan pembangunan dengan budaya kerja atau penggunaan teknologi digital dalam setiap agenda kegiatan, sebagai salah satu upaya meningkatkan city branding daerah dalam pemasaran setiap program daerah," harapnya.

Sedangkan juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat Nor Fathonah  menyampaikan masukan di sektor kesehatan terkait dengan keberlanjutan pembangunan RSUD Brondong. 

Ia harapkan ada percepatan dalam penyelesaian proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

"Apresiasi diberikan penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan maksimal, terutama yang saat ini kita bahas adalah RSUD untuk masyarakat pantura. Kami meminta agar segera menyelesaikan segala proses agar keberlanjutan pembangunan dapat segera terselesaikan," tuturnya.

Nor Fathonah  juga mengingatkan sektor pendidikan Lamongan supaya mengambil kebijakan pada sekolah-sekolah yang perlu dilakukan penggabungan atau merger. (**)

Sumber : Diskominfo 

editor: trisukma