Walhi Jatim Catat 6 Program Ambisius Khofifah yang Kesampingkan Isu Lingkungan

MOJOKERTO, SJP - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur menilai visi-misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk periode 2025-2030 menampilkan narasi pembangunan yang ambisius.

Pembangunan ambisius itu disebut Walhi terdapat satu masalah mendasar, yakni perspektif lingkungan nyaris absen. 

"Kata 'berkelanjutan' memang disebutkan, tapi lebih sebagai jargon ketimbang komitmen nyata. Jika dicermati lebih dalam, program-program yang diusung justru berpotensi memperburuk krisis lingkungan di Jawa Timur," kata Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Wahyu Eka Setyawan, Kamis (6/3/2025). 

Walhi Jatim mencatat, ada 6 program ambisius gubernur Jatim yang dinilai menjadi pembangunan tanpa perspektif lingkungan. 

Pertama, infrastruktur gila-gilaan. Lingkungan jadi korban. Bagi Walhi, Jawa Timur didorong oleh Gubernur Khofifah menjadi gerbang baru nusantara dengan pembangunan jalan, rumah sakit, transportasi dan digitalisasi pelayanan publik. 

Kendati demikian, menurut Walhi, program itu tidak diiringi dengan kebijakan perlindungan lingkungan. 

"Jalan-jalan baru seperti pansela yang dikebut tanpa tata ruang yang ketat bisa mempercepat alih fungsi lahan dan perusakan ekosistem pesisir. Proyek sapu bersih lubang jalan dan pengembangan transportasi massal memang penting, tapi apa dampaknya pada wilayah hijau yang tersisa?," lontar Wahyu. 

Kedua, tidak ada regulasi ketat terhadap kerusakan alam. Jawa Timur masih menjadi surga bagi penambang pasir, batu bara, dan galian C yang menghancurkan bentang alam dan menyebabkan bencana ekologis. 

"Contoh nyata adalah kerusakan pesisir di Lumajang akibat tambang pasir dan pencemaran air di kawasan industri Gresik dan Sidoarjo. Anehnya, dalam pidato gubernur, tidak ada satu pun komitmen untuk membatasi eksploitasi sumber daya alam atau memperketat pengawasan terhadap industri ekstraktif," urainya. 

Catatan ketiga, adalah mitigasi bencana yang setengah hati. Menurut Walhi, program mitigasi bencana hanya berfokus pada pengerukan sungai dan penanganan cepat. 

Padahal, banjir dan kekeringan di Jawa Timur bukan sekadar masalah sedimentasi sungai, tetapi juga akibat deforestasi besar-besaran dan penyempitan daerah resapan air. 

"Tanpa kebijakan tegas untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis, mitigasi ini hanya jadi solusi tambal sulam yang tidak akan menyelesaikan akar masalah," bebernya.

Keempat, adalah nol inisiatif transisi energi bersih. Jawa Timur masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, terutama di Paiton yang menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. 

Sayangnya, tidak ada kebijakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau mendorong pembatasan penggunaan batu bara. 

"Jika provinsi lain sudah mulai berbicara soal solar panel dan energi angin, Jawa Timur masih stagnan di model energi kotor," ujarnya. 

Kelima, retorika ‘berkelanjutan’ yang kosong. Khofifah menyebut, program Jatim Lestari, tanpa didasari detail konkret. 

"Apa bentuknya? Apakah ada kebijakan restorasi ekosistem? Apakah ada penegakan hukum terhadap perusak lingkungan? Atau ini hanya sekadar nama program tanpa substansi? Jika pembangunan hanya digenjot tanpa keseimbangan ekologi, yang terjadi bukan kesejahteraan, tapi krisis lingkungan berkepanjangan," katanya. 

Keenam, Jawa Timur Butuh pemimpin yang berani menjaga lingkungan. Walhi menandaskan, pembangunan ekonomi memang penting, tetapi tanpa perspektif lingkungan, disebutnya hanya menciptakan bom waktu. 

"Jika pemerintah provinsi serius ingin membangun Jawa Timur yang benar-benar berkelanjutan, mereka harus berani membatasi industri ekstraktif, menegakkan hukum lingkungan dan mempercepat transisi energi hijau. Jika tidak, Jatim Maju hanya akan jadi slogan kosong yang menutupi kenyataan, kehancuran ekologi yang kian tak terkendali," tandasnya. (*) 

Editor: Ali Wafa