Viral Dugaan Pungli di Medsos, Ini Klarifikasi Komite SMKN 1 Bondowoso

BONDOWOSO, SJP - Beredar video di Group Facebook 'Bondowoso Ijen' dengan caption "pungutan yang dibungkus partisipasi, dengan besaran yang ditetapkan dan diwajibkan.. Pusing pala bapak ciong".

Video tersebut berisi tentang rekaman suara seorang wali siswa salah satu SMK di Bondowoso yang keberatan dengan iuran yang dipungut oleh komite sekolah. 

Video berdurasi 2 menit 41 detik yang dikirim oleh akun Facebook 'Darma Beih' itu tidak menyebut secara jelas SMK yang dimaksud. Postingannya, baru mendapat beberapa like dan komentar. Video tersebut telah dilihat sebanyak 534 kali. 

Dalam video itu terdengar rekaman suara yang mengeluh akan iuran yang diduga dipungut oleh pihak komite sekolah. Rekaman tersebut tidak jelas suara laki-laki atau perempuan. 

"Namun, ketika ditanyakan oleh wali siswa tentang rincian biayanya, pihak sekolah atau para guru mengarahkan agar menanyakan langsung kepada pihak komite sekolah," isi dari rekaman suara di video itu. 

Selain itu, rekaman dalam video tersebut juga menyinggung perihal pungutan yang berkedok partisipasi yang sangat mahal, rata-rata dipungut Rp 2 juta hingga Rp 3 juta mulai dari kelas 1 hingga kelas 3.

"Bahkan ada wali murid yang tidak pernah mencicil iuran itu, hingga tagihannya bengkak menjadi Rp 10 juta. Kalau bicara partisipasi itu kan berhubungan dengan kemampuan wali siswa, ini kan tidak. Seakan-akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh wali siswa. Mohon dibantu mas, mohon dibantu," akhir dari isi rekaman video tersebut. 

Sementara, Ketua Komite SMK Negeri 1 Bondowoso, yang diduga melakukan pungutan kepada wali siswa, menegaskan, pihaknya tidak pernah menekan apalagi melakukan pungutan kepada wali siswa seperti yang dituduhkan dalam suara rekaman di video di group Facebook tersebut. 

Bahkan, pihak komite selalu menggelar rapat bersama seluruh wali siswa setiap akan mengambil kebijakan. Menurutnya, partisipasi itu adalah dana personal yang nantinya digunakan pribadi oleh para siswa. 

"Intinya tidak ada paksaan. Kami pun juga memberikan keringanan kepada wali siswa yang tidak mampu," jelas ketua komite, Endang Sri Suharini saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2024).

"Seperti biaya untuk melakukan psiko test, kita kan mengundang dari pihak psikologi. Kita itu bayar. Bagi siswa yang tidak membayar, pihak komite sekolah yang melengkapi pembayaran itu," imbuhnya.

Bagi wali siswa yang keberatan dengan kebijakan hasil rapat bersama itu, lanjutnya, bisa langsung menyampaikan kepada pihak komite sekolah. 

"Saya selalu standby di ruangan komite mulai dari Selasa hingga Jumat. Jika ada wali siswa yang keberatan dengan hasil rapat bersama itu, bisa menghadap kepada kami. Sampaikan kepada kami keberatannya," tegas perempuan yang akrab disapa Endang ini. 

Bahkan dirinya menjelaskan, siswa yatim piatu menjadi prioritas bagi komite sekolah untuk tidak dibebani biaya partisipasi apapun. Baru setelah itu, bagi yang tidak mampu. 

"Namun, tetap ada verifikasi faktual kepada wali siswa dari pihak kami, agar bisa diketahui benar tidak mampu atau mampu," jelas Endang. 

Hal senada juga dikatakan oleh orang nomor satu di SMKN 1 Bondowoso, Asyik Sulaiman. Menurutnya, tidak ada siswa yang tidak bisa sekolah, karena belum memberikan partisipasi kepada sekolah yang dipimpinnya itu. 

Bahkan, setiap guru di SMKN 1 Bondowoso yang mendapatkan sertifikasi, selalu secara sukarela memberikan sumbangan kepada komite sekolah dalam rangka membantu siswa yang benar-benar tidak mampu. 

"Intinya, meskipun siswa belum melunasi partisipasi itu, tetap bisa mengikuti kegiatan yang ada di SMKN 1 Bondowoso. Raport serta ijazah pun sama seperti itu," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian