Sekolah Rakyat di Kota Blitar Siap Beroperasi, Penjangkauan Anak Terus Dilakukan
Pemerintah Kota Blitar terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2026/2027. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas penjangkauan terhadap anak-anak yang belum sekolah maupun yang putus sekolah agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
KOTA BLITAR, SJP - Pemerintah Kota Blitar terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas penjangkauan terhadap anak-anak yang belum sekolah maupun yang putus sekolah agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, Eka Atikah, mengatakan proses pendataan dan penjangkauan calon peserta didik masih terus berlangsung hingga saat ini. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta perangkat kelurahan.
"Penjangkauan masih terus kami lakukan. Dari data yang telah diverifikasi, ratusan anak sudah berhasil dijangkau untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut," kata Eka, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Sosial mencatat lebih dari 6.000 anak di Kota Blitar masuk dalam kategori belum sekolah dan putus sekolah. Namun setelah dilakukan pemadanan data bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), jumlah tersebut menyisakan sekitar 1.200 anak yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Eka, data tersebut mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, berpotensi tidak sekolah, hingga anak yang berisiko putus sekolah. Hingga akhir Juni 2026, sekitar 800 anak telah berhasil dijangkau melalui proses pendampingan.
Sesuai target pemerintah pusat, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara serentak pada 14 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan formal.
Eka menambahkan, Sekolah Rakyat memiliki sistem pembelajaran yang berbeda dibandingkan sekolah formal pada umumnya. Program tersebut menerapkan sistem multi entry multi exit yang memungkinkan peserta didik masuk maupun keluar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
"Dengan sistem ini, anak tidak harus masuk pada awal tahun ajaran. Jika ada anak yang sewaktu-waktu putus sekolah, mereka tetap dapat bergabung. Sistem ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan pendidikan formal," ujarnya.
Melalui pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel tersebut, Pemerintah Kota Blitar berharap semakin banyak anak yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan dapat kembali melanjutkan proses belajar. Penjangkauan calon peserta didik pun akan terus dilakukan hingga operasional Sekolah Rakyat berjalan optimal. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
