Tak Hanya DPRD, MUI Batu Ikut Tolak Kontrasepsi Untuk Siswa
Ketua MUI Kota Batu Nurbani Yusuf menjelaskan pada Rabu (14/8/2024) munculnya PP tersebut dimungkinkan untuk menjaga kesehatan agar tetap terlindungi, dari berbagai penyakit akibat hubungan bebas.
Kota Batu, SJP - Selain DPRD Kota Batu yang menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang baru saja dikeluarkan dan berkaitan dengan alat kontrasepsi untuk siswa, MUI Kota Batu ikut menentang regulasi tersebut.
Ketua MUI Kota Batu Nurbani Yusuf menjelaskan pada Rabu (14/8/2024) munculnya PP tersebut, dimungkinkan untuk menjaga kesehatan agar tetap terlindungi, dari berbagai penyakit akibat hubungan bebas.
"Tetapi juga sekaligus memberi peluang, bahkan legalisasi hubungan seks di kalangan pelajar. Sebenarnya ada cara terbaik yakni dengan memberi edukasi kepada pelajar, betapa bahayanya hubungan bebas dan bukan malah memberi mereka alat kontrasepsi,” paparnya.
Menurutnya, pemberian alat kontrasepsi kepada siswa sangat tidak layak dan tidak etis. Bahkan, berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila yakni pada sila pertama sebagai bangsa yang beragama.
Terlebih pelajar belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang hubungan seks, sehingga regulasi tersebut dianggap tidak memadai untuk saat ini.
"Kalau patokannya dari fenomena kenakalan pelajar, itu memang ada. Namun tidak semua pelajar melakukan kenakalan tersebut. Idealnya remaja yang nakal itu yang dilokalisasi dan diberi pembinaan," imbuhnya.
Sehingga sudut pandang dalam generalisasi hubungan seks bebas di kalangan remaja, secara tidak langsung sudah terjadi, padahal masih banyak siswa yang baik dan berbudi luhur. Sehingga, akan menimbulkan keanehan apabila terdapat pelajar yang masih polos, kemudian diberikan alat kontrasepsi.
Oleh sebab itu Nurbani menghimbau kepada orang tua agar lebih hati-hati dan waspada terhadap pergaulan anak, baik di sekolah maupun di rumah, termasuk meningkatkan kualitas hubungan dengan keluarga, terutama anak.
"Jika terjalin kedekatan dengan orang tua, maka komunikasi yang baik akan ada antara anak dengan orang tua, dan apapun kegiatan anak saat di luar rumah dapat terpantau. Sehingga pandangan MUI Batu tegak lurus dengan kebijakan MUI pusat untuk menolak PP 28 tahun 2024,” tandasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
