Siswa SMPN 4 Kepanjen Protes, Bupati Malang Langsung Sidak

Kabupaten Malang, SJP - Belum lama ini, siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kepanjen menggelar aksi damai atau protes untuk memprotes kebijakan Kepala Sekolah (Kepsek) Sujoko Purnomo, lantaran dianggap arogan dan kerap mengecewakan. 

Aksi protes tersebut dilakukan oleh ratusan Siswa SMPN 4 Kepanjen pada Senin (19/2/2024) kemarin. Mereka berkumpul di lapangan olahraga yang berbeda di dalam SMPN 4 Kepanjen.

Bahkan, beberapa siswa terlihat membawa kertas putih yang bertuliskan kata-kata bernada protes atas kebijakan Kepsek. Mengetahui hal tersebut, Bupati Malang HM Sanusi langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Dalam sidak yang dilakukan pada Jumat (23/2/2024) kemarin, Bupati Malang HM Sanusi didampingi Asisten I Kesra Setdakab Malang, Rachmat Hardijono, Plt Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, Nurcahyo, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, serta Kepala Satpol PP, Firmando Hasiholan Matondang, dan Kapolsek Kepanjen, AKP Moh Lutfi.

Di kesempatan itu, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini memilih lebih banyak berinteraksi dengan para siswa, dan bertanya tentang permasalahan yang dialami para siswa di sekolah tersebut.

Dilansir dari situs Pemkab Malang, pada Sabtu, (24/2/2024), Bupati Malang, HM Sanusi menampung beberapa aspirasi maupun problem yang disampaikan para siswa terkait transparansi uang iuran siswa Rp 250 ribu perbulan. 

Kemudian kerap terjadi jam kosong dalam PBM (Proses Belajar Mengajar) pada estrakuler digital lantaran tidak ada gurunya.

"Anak-anak ini hanya ingin diperhatikan, ingin pendidikannya itu lebih baik, ingin pengajarnya lebih profesional. Mendatang kepala sekolah harus mampu memanajemen dengan harus melihat proses belajar mengajarnya, utamanya agar interaksi antara murid dan gurunya agar lebih efektif," ucap Sanusi.

Sedangkan, lanjut Sanusi, permasalahan jam kosong juga menjadi masalah yang juga harus segera dicarikan solusinya, karena anak-anak berhak mendapatkan proses pelajar mengajar.

"Anak-anak itu maunya bagus, karena belajar di kelas itu seumur hidup hanya sekali. Sehingga harapannya jam kosong itu tidak akan terulang lagi," jelasnya.

Terlebih, tambah Sanusi, perihal pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler itu semuanya sama karena guru mata pelajaran digitalnya itu harus didatangkan dari luar, dan setiap datang ke sekolah itu harus dibayar oleh sekolah hingga akhirnya harus ada tambahan biaya untuk honornya para guru yang mengajar kelas digital. 

"Jadi, aksi protes itu merupakan keberanian anak-anak dalam mengutarakan kehendaknya dengan baik dan itu bekal bagi mereka ke depannya untuk berani menyampaikan kepentingan dan kemauannya dengan cara benar," tegasnya.

Akan tetapi, Sanusi menegaskan, dirinya mengintruksikan Inspektorat untuk melakukan investigasi, dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Saya perintahkan kepada Inspektorat dan Dindik menindaklanjuti, hasil dari kajian dan investigasi itu akan diturunkan dan nanti akan ada rekomendasi," tandasnya. (**)

Editor: Rizqi Ardian