Setelah Dugaan Anak Pejabat, Terkuak 70 Persen Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya Salah Sasaran
Setelah isu beasiswa disusupi anak pejabat, kini terkuak bahwa 70 persen penerima Beasiswa Pemuda Tangguh ternyata bukan dari keluarga miskin dan menggunakan jalur mandiri.
SURABAYA, SJP – Setelah sebelumnya mencuat dugaan beasiswa Pemuda Tangguh disusupi anak pejabat, kini Pemerintah Kota Surabaya mendapati 70 persen penerima Beasiswa Pemuda Tangguh ternyata tidak berasal dari keluarga miskin.
Temuan itu disampaikan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai dilakukan evaluasi internal. Mayoritas penerima beasiswa diketahui masuk perguruan tinggi melalui jalur mandiri, padahal regulasi mengatur beasiswa hanya diberikan kepada mahasiswa berprestasi non-mandiri.
"Setelah evaluasi pasca temuan anak pejabat kemarin, ditemukan 70 persen itu adalah (jalur) mandiri. Jadi UKT-nya pasti tinggi," ujar Eri Cahyadi, Jumat (23/1/2026).
Eri menjelaskan, jalur mandiri umumnya mensyaratkan kemampuan finansial lebih karena adanya uang gedung dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang lebih tinggi dibanding jalur reguler atau prestasi.
"Ini sudah engga sejalan dengan tujuan Beasiswa Pemuda Tangguh, kan tujuannya diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu," imbuhnya.
Temuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara tegas mengatur bahwa Beasiswa Pemuda Tangguh hanya diberikan kepada mahasiswa berprestasi. Artinya, mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri seharusnya tidak masuk dalam skema penerima bantuan.
Atas temuan tersebut, Pemkot Surabaya telah mengambil langkah korektif awal dengan memangkas besaran bantuan beasiswa. Jika sebelumnya beasiswa meng-cover penuh biaya pendidikan, kini bantuan dibatasi menjadi Rp2,5 juta per semester.
"Maka kita sampai ini yang melakukan adalah di dinas terkait verifikasi dan lain-lainnya,” ungkap Eri.
Pemangkasan ini disebut sebagai upaya menahan kebocoran anggaran sekaligus memastikan bantuan tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Meski begitu, Eri menegaskan kebijakan tersebut tidak serta-merta menghentikan akses kuliah gratis bagi mahasiswa yang benar-benar tidak mampu.
Sebelumnya, temuan penerima beasiswa yang tidak tepat sasaran ini bermula dari laporan masyarakat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam proses seleksi penerima.
"Mangkanya dari temuan-temuan inspektorat itu saya meminta untuk memeriksa BPK," tambahnya.
Langkah tersebut menandai peningkatan pengawasan, dari pemeriksaan internal menuju audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran maupun pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program beasiswa.
Meski dilakukan pemangkasan, Eri memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengubah komitmen Pemkot Surabaya terhadap mahasiswa kurang mampu.
"Pemangkasan beasiswa tidak akan mengubah kuliah gratis bagi mahasiswa tidak mampu," pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
