Setahun Kepemimpinan Warsubi–Salmanuddin, Akademisi: Arah Kebijakan Sektor Pendidikan di Jombang Tak Jelas!

JOMBANG, SJP – Satu tahun kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanuddin Yazid menuai apresiasi sekaligus kritik tajam dari kalangan akademisi. Narasi resmi Pemerintah Kabupaten Jombang tentang "menjalin harmoni, membangun dengan kerja nyata dan doa" dinilai sebagai fase konsolidasi yang patut diapresiasi. 

Namun di balik itu, sejumlah kebijakan strategis khususnya di sektor pendidikan dinilai belum menunjukkan arah keberlanjutan yang tegas.

M. Najihul Huda, dosen Universitas Darul Ulum Jombang menilai tahun pertama pemerintahan merupakan momentum penting untuk membangun fondasi tata kelola yang kuat. Stabilitas birokrasi, sinergi lintas sektor, dan penguatan pelayanan publik memang terlihat sebagai capaian awal.

"Sebagai akademisi, saya melihat ada upaya konsolidasi dan stabilisasi. Itu penting. Tetapi fondasi saja tidak cukup jika arah kebijakan strategis, terutama pendidikan karakter, justru menjadi tidak jelas," tegas mantan aktivis PMII Jombang ini.

Sorotan paling tajam diarahkan pada perubahan skema Program Guru Madin dan muatan lokal keagamaan di sekolah dasar dan menengah. Program tersebut sebelumnya dipandang sebagai ciri khas Jombang yang dikenal sebagai kota santri, dengan ekosistem pesantren dan madrasah diniyah yang kuat.

Menurut Najihul Huda, Guru Madin bukan sekadar tambahan jam pelajaran. Program itu merupakan investasi sosial jangka panjang dalam pembentukan karakter generasi muda.

"Jika status Guru Madin dan muatan lokal keagamaan menjadi tidak pasti atau bergantung pada kebijakan tahunan, maka yang terdampak bukan hanya kesejahteraan guru. Yang lebih berbahaya adalah inkonsistensi pembentukan karakter siswa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak bisa dibangun secara sporadis atau mengikuti siklus politik lima tahunan. Tanpa jaminan regulasi yang kuat dan keberlanjutan program, visi besar pembangunan sumber daya manusia berpotensi menjadi slogan belaka.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pendidikan daerah dinilai perlu selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita, yang menekankan penguatan sumber daya manusia dan karakter bangsa.

Di sisi lain, arah kebijakan daerah juga idealnya mendukung agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

"Jombang memiliki modal sosial yang luar biasa: pesantren, madrasah diniyah, budaya religius, dan tradisi keilmuan. Jika ini tidak diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum formal, maka kita kehilangan peluang menjadi model daerah berbasis karakter," katanya.

Najihul Huda menawarkan sejumlah langkah konkret yang dinilai lebih progresif.  Langkah pertama, menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berbasis riset terhadap Program Guru Madin dengan menggandeng perguruan tinggi di Jombang. "Kebijakan harus berbasis data, bukan asumsi anggaran semata," paparnya.

Kedua, desain integrasi kurikulum formal dan keagamaan perlu diperkuat. "Bukan sekadar muatan lokal administratif, tetapi model integratif antara pendidikan karakter, literasi lingkungan, dan nilai keislaman," ujar Huda.

Ketiga, diperlukan payung regulasi jangka panjang agar program strategis pendidikan tidak mudah berubah karena dinamika politik.

"Keempat, sinergi sekolah, pesantren, dan pemerintah harus dibangun secara sistematis. Dengan ekosistem pesantren yang kuat, Jombang berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing,"t andasnya.

Najihul Huda menegaskan, satu tahun adalah awal yang wajar untuk konsolidasi. Namun, ia mengingatkan bahwa publik membutuhkan arah yang jelas, bukan sekadar stabilitas administratif.

"Harmoni birokrasi itu penting. Tapi harmoni kebijakan dengan identitas kultural Jombang jauh lebih penting. Jika pendidikan karakter justru melemah, maka slogan 'membangun dengan kerja nyata dan doa' akan kehilangan substansi," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan fisik tanpa penguatan karakter hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek. Sementara pembangunan karakter melalui pendidikan adalah investasi peradaban.

"Satu tahun adalah awal. Tapi jika arah tidak segera diperjelas, maka yang tersisa hanya seremoni capaian. Jombang tidak hanya butuh jalan dan gedung. Jombang butuh generasi berkarakter. Dan pendidikan adalah jantungnya," pungkasnya.

18 Penghargaan Bergengsi sebagai Bukti Keberhasilan

Sebelumnya, Bupati Warsubi justru mengklaim beragam penghargaan sebagai keberhasilan setahun kepemimpinannya. Kabupaten Jombang berhasil mengukir berbagai prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

"Alhamdulillah, dalam satu tahun ini kita bersama-sama telah bekerja keras dan menuangkan keringat untuk kemajuan Jombang. Hasilnya, kita berhasil meraih sekitar 18 penghargaan bergengsi," ujar Warsubi dalam doa bersama dan tasyakuran sederhana di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (20/2/2026) sore,.

18 Penghargaan yang berhasil diukir selama satu tahun kepemimpinan Warsubi-Salman ini meliputi sektor tata kelola keuangan dan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial, serta sinergitas dan kerja kolektif. Penghargaan datang dari berbagai lembaga pusat, di antaranya; BPK RI, Kementerian PAN-RB, Pemprov Jawa Timur, dan Kementerian Kesehatan RI, 

Bupati Warsubi menegaskan bahwa seluruh capaian ini tidak lepas dari sinergi dan kerja keras semua pihak. "Terima kasih kami sampaikan kepada Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, pimpinan perbankan, serta seluruh kepala OPD yang terus mendukung dan mengawal program pemerintah daerah. Mari kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus membangun Jombang lebih baik lagi," ungkapnya.(*)

Editor: Danu