Salah Sasaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya, Gaji Ortu Penerima Tembus Rp20 Juta
Evaluasi Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya mengungkap fakta bahwa banyak penerima bantuan berasal dari keluarga bergaji Rp15–20 juta per bulan, meski program ini khusus untuk warga miskin.
SURABAYA, SJP - Evaluasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh Pemkot Surabaya terus bergulir dan kian membuka fakta-fakta mencengangkan.
Bermula dari dugaan adanya anak pejabat sebagai penerima, lalu temuan sekitar 70 persen bantuan tidak tepat sasaran, kini juga ada temuan sejumlah penerima beasiswa berasal dari keluarga dengan gaji orang tua fantastis, mencapai Rp15 hingga Rp20 juta per bulan.
Temuan itu selaras dengan temuan sebelumnya yang menemukan bahwa penerima beasiswa justru berasal dari jalur mandiri, yang identik dengan keluarga mampu karena adanya kewajiban membayar uang gedung dan UKT tinggi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Heri Purwadi, mengungkapkan bahwa evaluasi Pemkot diawali dengan laporan warga.
"Ketika Pak Wali mendapatkan laporan dari warga, Pak Wali cek agar bantuan tepat sasaran. Ternyata memang benar yang banyak mendapatkan bantuan dari jalur mandiri," ujar Heri saat dikonfirmasi pada Ahad (25/1/2026).
"Setelah dicek lagi, gaji yang dimasukkan banyak yang di atas Rp15 sampai 20 juta per bulan," imbuhnya.
Menurut Heri, kondisi tersebut jelas bertentangan dengan tujuan utama Beasiswa Pemuda Tangguh yang sejak awal dirancang untuk membantu keluarga tidak mampu, bukan kelompok ekonomi menengah ke atas.
"Yang dapat bantuan banyak dari jalur mandiri yang mana jalur ini banyak orang mampu dan ada uang gedungnya," katanya.
Temuan tersebut memicu reaksi keras dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Heri menyebut, Wali Kota menegaskan bahwa bantuan pendidikan tidak boleh bersifat kapitalis dan hanya dinikmati segelintir orang yang sebenarnya mampu.
"Menyangkut kebutuhan mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin menjadi tanggung jawab Pemkot Surabaya. Bapak Wali Kota berpesan bahwa bantuan perkuliahan atau pendidikan tidak boleh kapitalis," ujar Heri.
Bahkan, Heri tak menampik bahwa Wali Kota menunjukkan kemarahan ketika mengetahui bantuan pendidikan justru salah sasaran dan menginginkan segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Pak Wali ‘ngamuk’ (marah) nek bantuan gak tepat sasaran," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya memastikan akan menghentikan bantuan bagi penerima yang terbukti berasal dari keluarga mampu dan mengalihkan anggaran tersebut kepada warga miskin dan pra-miskin yang benar-benar membutuhkan.
"Pak Wali tidak mau bantuan itu hanya dinikmati segelintir orang yang seharusnya bisa untuk banyak orang karena ini kapitalis. Maka untuk orang yang mampu, akan dihentikan, diutamakan untuk yang masuk keluarga sejahtera," kata Heri.
Jaminan untuk Warga Tidak Mampu
Meski evaluasi dilakukan secara ketat, Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya untuk tetap melindungi mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin.
Bantuan tetap diberikan berupa pembebasan uang gedung dan pembayaran UKT yang dikoordinasikan langsung dengan masing-masing perguruan tinggi.
"Gawe keluarga miskin barek pra-miskin, tetap entuk bantuan gratis uang gedung barek UKT seng diselesekno pemkot karo masing-masing kampus," imbuh Heri.
Ia menegaskan, evaluasi yang dilakukan merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
"Negoro teko gawe bantu wong seng gak mampu (negara hadir untuk bantu uang tidak mampu)," pungkasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
