RPJMD Disahkan, OPD Diminta Jangan Gagap Terjemahkan 33 Program Prioritas Bupati Pasuruan

PASURUAN, SJP — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan telah resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD pada Kamis (26/6/2025). 

Program strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah itu kini menjadi panduan pemerintah.

Namun, di balik pengesahan tersebut, muncul catatan keras dari dewan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak gagap dalam menerjemahkan program prioritas bupati. 

Pembahasan RPJMD telah melalui serangkaian proses. Puncaknya adalah persetujuan DPRD setelah menyampaikan laporan kerja masing-masing komisi dalam Rapat Paripurna.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, terang-terangan menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja beberapa OPD. 

"Kami memberi catatan agar OPD lebih cekatan dalam menerjemahkan kebijakan bupati, terutama 33 program prioritas," tegas Danil, sapaan Yusuf Daniyal.

Ia menyoroti bahwa selama pembahasan, banyak OPD yang masih "gagap" dan kebingungan saat ditanya soal program kegiatan lima tahun mendatang.

"Jangankan bicara program, paling tidak gambaran besarnya saja banyak yang masih gelagapan," katanya.

Danil mencontohkan kondisi infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan irigasi. Seharusnya, kata dia, OPD punya rencana terukur, inventarisasi kondisi eksisting, kapan waktunya rehab jembatan, jalan, dan normalisasi.

"Harus terpetakan semua," imbuhnya.

Hal serupa juga disoroti terkait kawasan kumuh. Menurutnya, OPD belum mampu memetakan indikator program yang akan dijalankan, termasuk seberapa besar target pengurangan kawasan kumuh. 

"Di sektor lerhubungan pun demikian, misalnya kalau kita lihat beberapa titik menjadi kawasan parkir berlangganan, tetapi masih ada pungutan," kritiknya.

Legislator PKB itu menekankan pentingnya OPD untuk benar-benar memahami akar permasalahan dan menyusun rencana program yang jelas, agar ada output dan outcome yang terukur. 

"Jangan sampai 33 program prioritas yang sudah jelas ini kemudian tidak terlaksana karena kegagalan OPD dalam menerjemahkan menjadi program kegiatan," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan apresiasinya.

"Terima kasih masukan komisi. Ini akan jadi catatan penting bagi kami," ujar Bupati.

Rusdi berjanji akan segera melakukan konsolidasi internal untuk penajaman pemahaman di kalangan OPD. 

"Akan konsolidasi untuk penajaman agar OPD benar-benar paham akan tupoksi dan program yang mesti diselaraskan dengan program prioritas Presiden maupun Bupati," pungkasnya. (***)

Editor: Rizqi Ardian