Ribuan Warga Demo Pemkab Jember, Tuntut Pembukaan Jalan Rambipuji - Puger dan Kecam Kebijakan Sepihak

JEMBER, SJP – Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jember menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember pada Senin (3/2/2025) siang.

Mereka menuntut dibukanya kembali akses Jalan Provinsi Rambipuji-Puger yang ditutup akibat kebijakan pembatasan tonase. Para sopir menilai keputusan ini sepihak dan berdampak buruk pada mata pencaharian mereka serta sektor UMKM di wilayah tersebut.

Konflik ini bermula dari tuntutan warga Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, yang meminta perbaikan jalan karena rusak akibat muatan truk yang berlebihan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi merespons dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp53 miliar untuk perbaikan jalan. Namun, meski perbaikan telah dijanjikan, akses jalan tetap ditutup bagi kendaraan bertonase besar, termasuk truk angkutan.

Keputusan ini memicu kemarahan para sopir truk dan pelaku UMKM yang merasa kehilangan sumber penghasilan. Mereka menilai kebijakan ini tidak adil dan hanya menguntungkan satu pihak.

Koordinator aksi, Samsul Arifin, menyatakan bahwa sopir dan UMKM telah mengalami dampak ekonomi yang signifikan akibat pembatasan tersebut. "Kami hanya ingin bekerja seperti biasa. Jika jalan sudah diperbaiki, mengapa kami masih dilarang melintas? Ini diskriminasi sepihak," tegas Samsul di tengah orasi.

Ia juga mengancam bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, para sopir akan membuka jalan secara paksa. Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemkab Jember justru memicu konflik antarwarga dan berpotensi menimbulkan bentrokan yang lebih besar.

Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari 75 truk dan ribuan peserta demo juga menyampaikan lima tuntutan utama:

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para sopir truk dan pelaku UMKM menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkab Jember dan DPRD Kabupaten Jember.

Pertama, mereka menolak keras kebijakan pembatasan akses Jalan Provinsi Rambipuji-Puger yang dinilai sepihak dan merugikan mata pencaharian mereka.

Kedua, mereka meminta pemerintah segera membuka kembali jalan tersebut agar para sopir dapat kembali bekerja dan menghidupi keluarga mereka.

Ketiga, mereka mendesak agar jam operasional truk dikembalikan seperti semula, sehingga sektor industri dan UMKM bisa kembali berjalan normal tanpa hambatan distribusi.

Keempat, mereka menuntut adanya keputusan yang adil dan tidak berpihak hanya pada satu kelompok masyarakat. Terakhir, mereka tetap mendukung pemerintah dalam upaya perbaikan jalan, tetapi meminta agar kebijakan yang diambil tidak mengorbankan sumber penghasilan mereka.

Menanggapi aksi ini, Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyayangkan sikap Bupati Jember Hendy Siswanto yang tidak menemui massa aksi dan justru berada di Kasiyan Puger."Seharusnya bupati hadir untuk meredam situasi. Ini bisa berujung konflik besar jika tidak segera diselesaikan," ujar Ardi saat menemui perwakilan demonstran di ruang Komisi C.

DPRD Jember berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait guna mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi terkait tuntutan yang diajukan para sopir truk dan UMKM. (*)

Editor : Danu S