Ratusan Siswa SMAN 1 Kampak Trenggalek Unjuk Rasa, Tuntut Transparansi Penggunaan Dana Iuran

Menurut siswa, setiap kali diminta penjelasan tentang alokasi dana komite, pihak sekolah maupun komite enggan memberikan data.

26 Aug 2025 - 18:31
Ratusan Siswa SMAN 1 Kampak Trenggalek Unjuk Rasa, Tuntut Transparansi Penggunaan Dana Iuran
Siswa SMAN 1 Kampak membentangkan poster tuntutan dalam aksi unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana iuran. (Istimewa)

TRENGGALEK, SJP - Ratusan siswa SMA Negeri 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, menggelar unjuk rasa di halaman sekolah, Selasa (26/8/2025). Mereka menuntut transparansi dana komite dan berbagai pungutan lain yang selama ini dibebankan kepada siswa.

Dalam aksi itu, para pelajar membentangkan poster serta spanduk berisi kecaman. Di antaranya "Posisi bukan kesempatan untuk korupsi" dan "Tempat koruptor di penjara bukan di sekolah".

Mereka menilai pungutan dengan berbagai istilah seperti “amal jariyah”, “infak Jumat”, hingga “tabungan pembangunan masjid” dilakukan tanpa laporan penggunaan yang jelas. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penyelewengan dana.

Suci, salah seorang perwakilan siswa, mengungkapkan keresahan para pelajar. Menurutnya, setiap kali diminta penjelasan tentang alokasi dana komite, pihak sekolah maupun komite enggan memberikan data.

“Kami hanya meminta transparansi dana komite. Bahkan tadi kami sempat meminta data siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum, tapi tidak boleh dengan alasan takut ketahuan LSM. Padahal itu hak kami untuk tahu,” ungkap Suci.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan manfaat dana komite bagi pengembangan pendidikan. Suci menilai, meskipun siswa rutin membayar, setiap ada perlombaan maupun kegiatan sekolah, peserta tetap harus menanggung biaya sendiri.

“Siswa yang ikut lomba harus keluar biaya konsumsi, transportasi, bensin dari kantong sendiri. Ada juga guru yang terpaksa ikut menalangi. Jadi, sebenarnya uang komite itu dipakai untuk apa? Kami tidak tahu,” tambahnya.

Lebih jauh, Suci menyinggung persoalan bantuan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, banyak siswa mengaku dana tersebut dipotong oleh pihak komite untuk keperluan SPP maupun amal jariyah.

“Teman saya dapat PIP Rp1,8 juta, tapi yang diterima hanya Rp200 ribu. Sisanya dipotong untuk SPP satu tahun dan amal jariyah. Padahal PIP itu hak siswa, bukan untuk menutup iuran. Kami merasa ini tidak adil,” tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan ada banyak pungutan lain yang harus dibayarkan siswa, mulai dari seragam, SPP bulanan, amal jariyah, infak Jumat, hingga tabarot atau tabungan akhirat yang digunakan untuk pembangunan masjid. Namun, rincian penggunaannya tidak pernah diumumkan secara terbuka.

Di sisi lain, Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, tidak menampik adanya pungutan yang selama ini berlangsung. Ia menegaskan, pungutan dilakukan oleh komite sekolah dengan persetujuan orang tua siswa.

“Sumbangan sukarela memang ada, dua jenis. Pertama untuk peningkatan mutu pendidikan, kedua untuk amal jariyah yang diwujudkan dalam pembangunan fisik seperti masjid. Itu hasil rapat pengurus komite dengan orang tua siswa, sifatnya sukarela,” jelas Bahtiar.

Terkait tudingan pemotongan PIP, Bahtiar menyebut hal itu juga dilakukan oleh komite sekolah. Ia membantah adanya praktik penyelewengan, meski mengakui ada kebijakan menitipkan buku tabungan siswa di ruang komite agar tidak hilang.

“Buku tabungan dititipkan di ruang komite, tapi tetap bisa diambil siswa sendiri. Setelah itu, mereka disarankan memberi sumbangan sukarela, jumlahnya pun tidak sama. Jadi bukan kewajiban, tapi sukarela,” ujarnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow