Rapat Paripurna Pansus LKPJ Bupati 2025, DPRD Blitar Sampaikan Rekomendasi Strategis untuk Kemajuan Daerah

BLITAR, SJP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menghadirkan rekomendasi strategis demi kemajuan daerah.

Rapat yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar pada Jumat (24/4/2026), dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi bersama jajaran pimpinan dewan.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar Rijanto, Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan LKPJ 2025 telah berjalan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku. Mulai dari penyampaian dokumen oleh kepala daerah, penjelasan dalam rapat paripurna, hingga pembahasan oleh fraksi dan panitia khusus.

"Alhamdulillah rapat paripurna berjalan lancar. Kami juga mengapresiasi kinerja Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan tepat waktu," ujar Supriadi, Jumat (24/4/2026).

Melalui juru bicara Pansus, Anshori Baidlowi, DPRD Kabupaten Blitar pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025.

Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga membaiknya indikator lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Namun demikian, DPRD tetap memberikan catatan konstruktif sebagai bahan evaluasi ke depan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dinilai masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur, serta penurunan angka kemiskinan yang belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pekerjaan masyarakat.

Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Blitar merumuskan sekitar 20 poin rekomendasi strategis yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

"Kaitan rekomendasi yang telah disampaikan, ada sekitar 20 poin yang sifatnya urgent dan harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab," tegas Supriadi.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rekomendasi, DPRD juga mendorong adanya evaluasi secara berkala.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fungsi kontrol serta memastikan setiap rekomendasi benar-benar diimplementasikan secara optimal.

"Kalau evaluasi secara berkala ini bisa berjalan sesuai harapan, tentu akan lebih baik untuk mengontrol secara berkala. Sehingga apa yang kita rekomendasikan bisa benar-benar dijalankan," imbuhnya.

Rapat paripurna turut dirangkai dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi serta tanggapan Bupati Blitar atas rekomendasi DPRD. Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu mendorong pembangunan Kabupaten Blitar yang lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, DPRD Kabupaten Blitar optimistis rekomendasi strategis yang dihasilkan dalam paripurna LKPJ 2025 dapat menjadi pijakan kuat dalam mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. (***)

Editor : Rizqi Ardian