Rafly Harun Sebut Money Politik Hanya Bisa di Lawan Dengan Militansi

Kabupaten Tuban, SJP - Koordinator Daerah Kabupaten Tuban Kuning Ijo Biru (KIB) sukses menggelar Konsolidasi Jaringan dan Sumberdaya TPES-50 di Cafe D'capil.

Acara ini bertajuk "Diskusi Public Menatap Indonesia Maju," dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Nasional pada Rabu (17/1/2024) malam.

Wakil Bupati Tuban, H. Riyadi, nampak hadir dalam kesempatan tersebut, bersama Pakar Hukum Tatanegara  Rafly Harun.

Selain itu hadir pula mantan Komisioner KPK Saut Situmorang, Seknas KIB Habil Marati, serta Deklarator Amanah Indonesia Karah Yasin.

Diskusi gali potensi sumber daya dan jaringan TPES-50 di wilayah ini untuk dukung kemajuan Indonesia.

Kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh menambah bobot acara, menciptakan suasana yang penuh inspirasi. 

Semua pihak sepakat, konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk menjadikan Indonesia lebih maju dan berdaya saing.

Narasumber Rafly Harun menjadi perhatian peserta diskusi publik dengan menyikapi politik uang.

"Tadi saya bisik bisik sama Pak wakil Bupati Riyadi. Beliau katakan bahwa ini petunjuk di kabupaten Tuban 80 persen pemilih itu di dasarkan politik uang," katanya.

Refly Harun, dalam pandangannya, soroti potensi praktik money politic yang dapat merayap ke dalam Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif bulan Februari 2024. 

Menurutnya, pasangan Amin yang didukung oleh Partai PKB, NasDem dan PKS, mungkin akan kalah karena tidak memiliki dana untuk terlibat dalam suap kepada masyarakat guna memenangkan dukungan.

"Satu-satunya cara melawan money politic adalah dengan militansi. Keberanian dalam memperjuangkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa perubahan menjadi kunci, " tutur Rafly 

Penting untuk diingat, Rafly Harun menegaskan bahwa pemimpin yang dipilih melalui upaya pembayaran tidak akan membawa kebaikan bagi masyarakat.

Sebaliknya, mereka dapat melakukan penyimpangan yang merugikan.

"Survei yang dilakukan menunjukkan adanya pemilih yang memilih berdasarkan pemberian uang karena kasihan atau rasa tidak enak jika tidak memilih setelah menerima suap. Ini, menurut Harun, terutama terjadi di kalangan ibu-ibu dan remaja putri di pedesaan, " tegasnya

Lebih lanjut Harun ungkapkan uang yang diterima oleh pemilih dalam konteks ini dianggap sebagai suap atau sogokan dimana dan penerimanya terkadang merasa terbebani jika tidak membantu yang memberi suap.

Harun katakan praktik suap ini seolah-olah telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Oleh karena itu, dia tekankan perlunya tindakan tegas dari lembaga pemantau pemilu dan intelijen untuk menangkap pelaku suap, mengingat hal tersebut merupakan tindakan pidana.

Refly Harun menutup pandangannya dengan menyebut bahwa money politics hanya dapat dilawan dengan militansi, karena pasangan Amin tidak mampu bersaing dengan jumlah dana yang lebih besar. (*)

editor: trisukma