Puluhan Ruko Pasar Pon Jombang Menganggur, Pedagang Pilih Jualan di Luar

JOMBANG, SJP - Puluhan ruko di Pasar Pon Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang saat ini dalam kondisi kosong tak terpakai. Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan.

Selain masalah ruko yang menganggur, kondisi fisik bangunan Pasar Pon juga memprihatinkan. Bagian atap pasar terlihat bolong di sejumlah titik dan mulai dimakan karat.

Pada tahun anggaran 2026 ini, tidak ada alokasi dana untuk perbaikan maupun rehabilitasi pasar akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Jombang, Haris, menyatakan bahwa seluruh pasar di Kabupaten Jombang untuk sementara tidak mendapatkan program rehab reguler.

"Untuk tahun 2026 ini, karena efisiensi anggaran, tidak ada kegiatan perbaikan atau rehabilitasi pasar. Jadi untuk sementara nol, tidak ada perbaikan," ucapnya saat dikonfirmasi pada Jumat (13/2/2026).

Meski demikian, pemerintah daerah berencana mengusulkan sejumlah pasar yang dinilai memiliki banyak kendala agar bisa masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Prioritas perbaikan meliputi kerusakan gorong-gorong serta atap lapak pedagang.

"Kalau memungkinkan nanti kita usulkan di PAK, terutama pasar-pasar yang banyak kendala, seperti gorong-gorong dan atap lapak," ujarnya melanjutkan.

Pasar-pasar yang menjadi perhatian utama antara lain Pasar Pon, Pasar Peterongan, Pasar Mojoagung, dan Pasar Citra Niaga.

Terkait kondisi Pasar Pon, Haris memperkirakan jumlah ruko yang tersedia sekitar puluhan unit. Dari total tersebut, tingkat keterisian hanya mencapai 70 persen.

"Saya lupa, mungkin sekitar 60-an unit. Dan persentase yang menempati mungkin sekitar 70 persen," katanya.

Meski sebagian besar ruko sebenarnya sudah memiliki pemilik atau pedagang, masih banyak ditemukan lapak kosong, terutama di area belakang pasar seperti zona bedak daging. Ironisnya, sebagian pedagang justru memilih berjualan di luar area pasar meskipun telah memiliki tempat di dalam.

"Ada yang sudah punya tempat, tapi tidak jualan di dalam. Kalau lama tidak ditempati, nanti akan kita segel dan kita berikan kepada pedagang lain yang mau menempati," ungkapnya.

Ia menambahkan, sesuai ketentuan dalam peraturan bupati (Perbup), apabila lapak tidak ditempati selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pemanfaatannya dapat diambil alih oleh pemerintah untuk dialihkan kepada pedagang lain.

Haris menjelaskan, pembangunan Pasar Pon dilaksanakan pada tahun 2022 dengan anggaran mencapai miliaran rupiah melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKPRO). Proyek senilai Rp3,9 miliar itu digunakan untuk pembangunan 72 kios dan 7 toko, ditambah 20 kios cadangan serta 75 los untuk pedagang.

Pembangunan pasar yang mulai dikerjakan sejak 19 Juli hingga 16 Desember 2022 ini diharapkan mampu menjadi pusat perdagangan yang representatif bagi para pedagang.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah berharap para pedagang yang telah memiliki lapak dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal, sehingga aktivitas perdagangan di dalam pasar bisa kembali menggeliat.

"Kita mengimbau pedagang itu yang mau menempati, yang bedak-bedak yang kosong yang ditempati mereka. Tapi kalau mereka enggak menempati ya kita serahkan kepada yang mau, kita menempati yang lain," pungkas Haris. (*)

Editor : Rizqi Ardian