Tuntutan Demo ‘Indonesia Gelap’ di Surabaya Tidak Direspon, Massa Ancam Gelar Aksi Lanjutan

SURABAYA, SJP - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur (Jatim) pada Senin (17/2/2025). 

Aksi yang dimotori oleh Aliansi Jatim Menggugat ini awalnya berlangsung damai, tetapi memanas dan berujung ricuh setelah tidak ada respons dari perwakilan DPRD. Polisi akhirnya menembakkan meriam air untuk membubarkan massa.

Awal Aksi: Mahasiswa Menuntut Hak Pendidikan

Demonstrasi ini diikuti mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, serta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) dan dilakukan serentak diberbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, beberapa organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut bergabung.

Massa mulai berkumpul sejak pagi hari di sekitar Jalan Indrapura, membawa spanduk dan poster dengan berbagai tuntutan. Beberapa di antaranya bertuliskan:

• "Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan, Masa Depan Bangsa Taruhannya!"
• "Kami Tidak Butuh Makan Siang Gratis, Kami Butuh Pendidikan Berkualitas!"
• "Hapuskan Multifungsi TNI/Polri di Sektor Sipil!"

Dalam orasinya, Aulia Thaariq Akbar, Koordinator Lapangan Aliansi Jatim Menggugat sekaligus Ketua BEM Unair, menegaskan bahwa mahasiswa turun ke jalan karena kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama dinilai menindas rakyat.

"Ini mencederai cita-cita reformasi. Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan," ujar Aulia dari atas mobil komando, Senin (17/2/2025).

Mahasiswa menolak efisiensi anggaran pendidikan yang berpotensi mengurangi dana bagi perguruan tinggi dan kesejahteraan dosen. Mereka juga menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak signifikan dan menuntut evaluasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tuntutan Tak Direspons, Massa Mulai Geram

Hingga siang hari, massa masih menunggu perwakilan DPRD untuk menemui mereka. Namun, setelah lebih dari tiga jam berorasi di bawah terik matahari, tidak ada satupun anggota DPRD yang keluar untuk berdialog.

"Kami sudah menunggu lama, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang berani menemui kami. Ini bukti bahwa mereka tidak peduli dengan suara rakyat," teriak salah satu orator dari mobil komando.

Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak. Beberapa dari mereka mulai membakar instalasi berbentuk keranda mayat bertuliskan #INDONESIAGELAP sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia. Asap hitam dari ban yang dibakar mulai membubung tinggi di sekitar gedung DPRD.

Kericuhan Pecah: Massa Menjebol Pagar Kawat Berduri

Sekira pukul 14.30 WIB, situasi semakin memanas. Mahasiswa yang frustrasi karena tidak mendapat respons dari DPRD mulai mendorong pagar kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian.

"Itu hanya pagar! Malah bapak-bapak ini yang memberi sekat kepada kami untuk menemui wakil rakyat di dalam. Wajar kalau kawat itu kami injak!" teriak Aulia dari mobil komando.

Beberapa mahasiswa berhasil menjebol pagar kawat dan mulai merangsek mendekati pintu masuk gedung DPRD Jatim. Ratusan aparat kepolisian, termasuk Brimob dengan tameng dan helm, langsung membentuk barisan untuk menghalau mereka.

Situasi yang semakin tidak terkendali membuat polisi mengeluarkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api dari ban yang dibakar mahasiswa. Tak lama kemudian, mobil water cannon milik Korps Sabhara Polrestabes Surabaya dikerahkan dan mulai menembakkan air ke arah massa.

Mahasiswa berusaha bertahan, tetapi tekanan air yang kuat memaksa mereka mundur. Beberapa mahasiswa terpeleset dan jatuh, sementara yang lain berlari mencari perlindungan.

Mahasiswa Tetap Bertahan, Menuntut Dialog

Meski ditembak dengan water cannon, mahasiswa tetap bertahan di lokasi dan terus meneriakkan tuntutan mereka.

"Kami hanya ingin pusat mendengarkan. Kami minta aspirasi kami didengar Ketua DPR RI atau Presiden! Di mana Ketua DPRD Jatim? Kenapa hingga saat ini dia masih sembunyi?" teriak Aulia.

Setidaknya ada sepuluh pernyataan sikap Aliansi Jatim Menggugat dalam aksi di Surabaya hari ini, diantaranya:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.
3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
4. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.
6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya “absoulte power” kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara.
7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur.
9. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
10. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia. 

Hingga sore hari, sebagian besar massa mulai membubarkan diri, tetapi beberapa kelompok masih bertahan di sekitar gedung DPRD. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini dan mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Dampak dan Reaksi Pemerintah

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPRD Jatim terkait aksi tersebut. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan bahwa penggunaan water cannon dilakukan sebagai upaya mengendalikan situasi agar tidak semakin anarkis.

Demonstrasi ini menunjukkan eskalasi ketidakpuasan mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam kebijakan pendidikan dan proyek strategis nasional. Tindakan DPRD Jatim yang enggan menemui massa menimbulkan pertanyaan besar, jika suara rakyat yang seharusnya mereka wakili tidak didengar, lalu siapa yang mereka wakili? (*)

Editor : Rizqi Ardian