Proyek Strategis Jalan Terus, Bappenas Bantah Isu Pembatalan Kereta Cepat Surabaya–Jakarta

SURABAYA, SJP - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Rachmat Pambudy, menepis tegas isu pembatalan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk proyek kereta cepat Surabaya–Jakarta. 

Rachmat memastikan, bahwa seluruh rencana pembangunan yang telah dirancang pemerintah pusat tetap berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ia sempat menyinggung untuk tanyakan langsung ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat ditemui usai memberikan pembekalan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2030, dan RKPD Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Surabaya, Selasa (29/4/2025). 

Acara itu sendiri dihadiri jajaran kepala daerah, Forkopimda Jawa Timur, perwakilan kementerian/lembaga, dan mitra pembangunan dari negara sahabat.

"Proyek itu tidak ada pembatalan, coba tanya Ibu Khofifah," ujarnya, merujuk pada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Rachmat menekankan bahwa pemerintah pusat tidak menginginkan adanya proyek yang mangkrak atau dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Menurutnya, kesinambungan pembangunan adalah bagian dari komitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Semua program dan rencana pembangunan harus dilanjutkan. Demi kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Seluruh Pembangunan Bergantung pada Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Rachmat juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian di tingkat daerah.

Ia mencontohkan Jawa Timur sebagai provinsi yang pembangunan dan kinerjanya secara umum menjadi yang terdepan di tingkat nasional.

"Karena apa? Pemerintah Republik Indonesia, pembangunannya, kan tergantung dari daerah," katanya.

Ia menyoroti pentingnya peran daerah dalam menangani persoalan-persoalan strategis seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, upaya seperti penciptaan lapangan kerja dan masuknya investasi tidak akan berjalan efektif tanpa peran aktif pemerintah daerah.

"Pengurangan penduduk miskin harus dimulai dari daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi harus dari daerah, penciptaan lapangan kerja harus dari daerah, investasi ada di daerah," urainya.

Jawa Timur Diapresiasi

Sebagai bentuk penguatan terhadap pernyataannya, Kepala Bappenas turut mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan legislatif daerah. Menurutnya, program-program kerja di Jawa Timur telah sejalan dengan arah pembangunan nasional.

"Sepakat dengan pemerintah pusat, sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Rachmat.

Apresiasi tersebut sekaligus memperkuat pernyataan bahwa proyek-proyek strategis nasional, termasuk di Jawa Timur, memang benar tidak akan dihentikan.

Namun pernyataan tersebut tetap harus dikawal berbarengan dengan isu-isu yang ada agar menghindari proyek yang lagi-lagi mangkrak. (*)

Editor: Rizqi Ardian